Utang Luar Negeri Indonesia November 2025 Turun

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2025 menurun. Pada periode tersebut, ULN Indonesia mencapai USD 423,8 miliar lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada Oktober 2025 yang sebesar USD 424,9 miliar.

Secara tahunan, ULN Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 0,2% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 0,5% (yoy), dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik, kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan BI, Kamis (15/1/2026).

BACA JUGA:Rupiah Dibuka Menguat terhadap Dolar AS Hari Ini 15 Januari 2025, Berpeluang ke 16.825

BACA JUGA:Denyut Kampung Starling di Tepi Bantaran Ciliwung: Ketika Hidup Bergantung Sachet Kopi

BACA JUGA:Laporan www.wmhg.org dari Thailand: Incar Pasar Indonesia, Alipay+ Siap Ikut Aturan Bank Indonesia

BACA JUGA:KPK Geledah KPP Madya Jakarta Utara, Uang 8.000 Dolar Singapura Disita

Sama halnya, Bank Indonesia mencatat ULN pemerintah menurun. Posisi ULN pemerintah pada November 2025 tercatat sebesar USD 209,8 miliar lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD 210,5 miliar.

Secara tahunan, pertumbuhan ULN pemerintah melambat dari 4,7% (yoy) pada Oktober 2025 menjadi 3,3% (yoy) pada bulan November 2025, ujarnya.

Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh pergerakan kepemilikan surat berharga negara seiring dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. 

Sektor ULN Pemerintah

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN tetap dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional. 

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,2% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,7%), Jasa Pendidikan (16,4%), Konstruksi (11,7%), serta Transportasi dan Pergudangan (8,6%). 

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah, ujarnya.