Uji Kelayakan Deputi Gubernur Bank Indonesia: Dicky Kartikoyono Genjot Keuangan Digital

Jakarta – Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Dicky Kartikoyono. Sosok tersebut mendorong penguatan sistem keuangan digital dalam visi misinya untuk menjadi calon pejabat baru BI. 

Dalam sesi uji kelayakan yang dilakukan Senin (26/1/2026), Dicky membawa misi bertajuk; sejarah digital untuk Indonesia Emas yang kami kontribusikan untuk menuju Asta Cita pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

BACA JUGA:Thomas Djiwandono Dinilai Tepat Masuk BI, Ikuti Jejak Darmin hingga Agus Marto

BACA JUGA:DPR Restui Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI

BACA JUGA:Terpilih jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Sudah Tinggalkan Gerindra

BACA JUGA:Harapan Purbaya Buat Thomas Djiwandono, Wamenkeu yang Jadi Deputi Gubernur BI

Dicky mengibaratkan, ekonomi nasional selayaknya rumah besar sehingga harus memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Kalau rumah besar, tentu fondasinya harus kuat. Fondasi itu adalah stabilitas, kita harus jaga stabilitasnya. Kemudian kita bangun dengan pilar-pilar ketahanan yang kuat, untuk memberikan daya tahan terhadap berbagai upaya kita untuk menumbuhkan ekonomi, ujarnya. 

Dalam kurang lebih 9 tahun terakhir, ia menyebut ekonomi keuangan digital nasional tumbuh sangat pesat. Mulai dari Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang semakin banyak digunakan sejak peluncuran pada 2019, hingga infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional BI-Fast yang memfasilitasi transaksi hingga Rp 1,6 kuadriliun. 

Dalam konsepsi, kalau quantity of money cukup, naik, dan kemudian channel-nya lancar, velositasnya akan tumbuh. Kalau money-nya cukup lancar beredar, tinggal bagaimana kita mendorong pendapatan masyarakat. Ujungnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, tuturnya. 

Tantangan Dalam dan Luar Negeri

Hanya saja, Dicky tidak abai terhadap tantangan ekonomi dari dalam dan luar negeri. Seperti dari luar negeri, semisal konflik geopolitik, tarif Trump yang menghambat pertumbuhan ekspor, risiko cyber, hingga dampaknya terhadap defisit neraca berjalan Indonesia. 

Dari dalam negeri, ia menilai digitalisasi sistem pembayaran juga turut menghadapi tantangan infrastruktur yang belum merata. 

Kemudian kita punya concern bagaimana kualitas tenaga kerja mengisi ruangan-ruangan untuk bisa berkontribusi dalam lapangan kerja yang semakin har semakin menantang, dan terakhir tentunya kita concern pada daya beli yang melemah, imbuh dia.