Konsumen Todong Penjelasan Lebih Detil soal Aturan Baru Rekening Bank

Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti proses penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2025, yang mengatur ketentuan baru pengelolaan rekening pada bank umum. 

Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo mempertanyakan, apakah POJK tersebut sudah turut melibatkan masukan dari konsumen atau tidak. Utamanya ke seluruh kelompok nasabah agar tabungan miliknya tidak masuk kategori rekening tak aktif maupun dormant. 

YLKI melihat aturan ini perlu disosialisasikan ke konsumen, agar dapat mengerti aturan baru dan bisa mempersiapkan dirinya untuk mengantisipasi rekening agar tidak dormant, kata Rio kepada www.wmhg.org, Rabu (19/11/2025).

Menurut dia, OJK juga wajib memberikan edukasi ke segala level konsumen, bagaimana cara mengaktifkan kembali rekening dormant pasca sama sekali tidak memiliki aktivitas lebih dari 1.800 hari.  

Rio pun meminta pihak otoritas pasang mata kepada seluruh perbankan, agar uang nasabah di rekening yang terkena penghentian sementara tetap aman.

Yang lebih penting bagaimana OJK bisa mengawasi para perbankan untuk menjamin uang yang tersedia di rekening yang dormant tidak hilang sepeserpun sebagai pertanggung jawaban perbankan atas keamanan keuangan nasabah, pintanya.

Maksud Aturan Baru OJK 

Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya mengeluarkan aturan baru perihal rekening perbankan. Tujuan rilis aturan ini sebagai langkah strategis untuk mendorong standarisasi dan penguatan tata kelola pengelolaan rekening di sektor Perbankan.

Aturan baru rekening bank tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum.

Dengan diberlakukannya POJK ini, pengelolaan rekening harus dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik untuk memastikan pelindungan bagi semua nasabah dan mencegah praktik penipuan atau penyalahgunaan, kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya.

Berdasarkan POJK ini lanjut Dian, bank harus memiliki kebijakan dan prosedur serta melakukan pengawasan dalam pengelolaan rekening.

Bank juga perlu memastikan, nasabah mendapatkan kemudahan pengaktifan dan penutupan rekening melalui kanal bank melalui jaringan kantor fisik dan jaringan digital.