wmhg.org – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6 (V6) dari Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024).
Langkah ini diklaim menjadi aksipenting dalam transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan berbagai fitur baru yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Katalog elektronik V6, yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dirancang untuk mempermudah proses pengadaan.
Ini termasuk kemudahan dalam pembayaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) yang terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, sistem ini juga memungkinkan e-audit dan pemantauan transaksi secara real-time, sehingga pengguna dapat lebih cepat menemukan informasi yang dibutuhkan dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa peluncuran katalog elektronik V6 merupakan bukti nyata dari transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang akan memberikan dampak signifikan, terutama dalam hal efisiensi, transparansi, dan penghematan anggaran.
“Dengan katalog elektronik ini, pemerintah berpotensi menghemat 20 hingga 30 persen dari anggaran belanja negara yang mencapai ratusan triliun setiap tahunnya. Proses pengadaan barang dan jasa kini lebih efisien dalam hal biaya administrasi dan waktu berkat otomatisasi,” ungkap Prabowo, dalam keterangan resminya.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa transformasi digital ini tidak hanya berkaitan dengan efisiensi tetapi juga merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
Dengan adanya transparansi dan persaingan yang lebih sehat melalui katalog elektronik, diharapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi lebih akuntabel dan berintegritas.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala LKPP Hendrar Prihadi (Hendi) menambahkan bahwa Katalog Elektronik Versi 6 merupakan kemajuan signifikan dalam upaya LKPP untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik. Fitur-fitur baru dalam katalog ini memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.
“Inovasi sistem digital pada Katalog Elektronik Versi 6.0 memungkinkan masyarakat untuk memantau proses pengadaan pemerintah dengan lebih baik. Informasi mengenai harga, spesifikasi produk, hingga gambar dapat diakses oleh siapa saja. Kami berharap fitur baru ini akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam transaksi pengadaan,” ujar Hendi.
Katalog elektronik V6 telah diterapkan di lima Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) sebagai proyek percontohan, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, LKPP, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Dengan peluncuran resmi oleh Presiden RI, seluruh K/L/Pemda diharapkan untuk mulai menggunakan katalog V6 mulai 1 Januari 2025.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4289910/original/066059600_1673576581-phk.jpeg "Pemerintah: Gaji Buruh di Bawah Rp 10 Juta Bebas Pajak, Jangan Ada PHK!")
