wmhg.org – Billy Mambrasar, Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) dan Sekretaris Jendral Dewan Energi Muda Nasional (Youth Energy and Environment Council) menyampaikan keresahannya, terkait rencana pemerintah untuk melakukan proses hilirisasi, akan tetapi tidak bersamaan dengan penyiapan SDM Indonesia.
Hal ini disampaikan dalam acara Metalurgy Conference, yang diadakan oleh Ikatan Mahasiswa Metalurgi Institut Teknologi Bandung (IMMG). Billy juga sempat menyampaian keresahannya terkait pengurangan anggaran Pendidikan yang dapat mempengaruhi kecepatan pemenuhan kebutuhan SDM Indonesia untuk kebutuhan industrialisasi dan hilirisasi.
Menurutnya, ada 4 faktor yang menjadi kunci keberhasilan Hilirisasi, yakni Kebijakan yang memberikan insentif yang tepat kepada Investor untuk dapat berinvestasi, Kesiapan Infrastruktur yang mendukung, Kemampuan negara melakukan lobi geopolitik dalam menghadapi tekanan internasional seperti tuntutan hukum dari WTO dan sebagainya, dan yang terakhir adalah ketersediaan SDM yang berkualitas.
“Dari keempat hal yang saya sebutkan diatas, saya ingin menyoroti hal yang paling mudah untuk di kontrol dan dikelola pemerintah, akan tetapi malah yang paling lambat perkembangannya, yakni penyiapan SDM yang berkualitas”, ujar Billy Mambrasar, ditulis Jumat (14/2/2025).
Billy menjabarkan bahwa data dari Kementerian ESDM menunjukkan kebutuhan hingga 16.000 tenaga kerja terampil setiap tahunnya, untuk mendukung hilirisasi. Kenyataannya, lulusan sarjana dari sekolah berbasis Teknik dan MIPA (STEM), sangat rendah jumlahnya. Itupun yang lulus belum tentu memiliki kualitas dan kapasitas yang mumpuni.
Billy Mambrasar juga menyoroti jumlah sekolah kejuruan dan sekolah Teknik yang saat ini masih minim, termasuk kualitasnya yang juga belum cukup baik untuk menyediakan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan untuk proses hilirisasi ini.
Salah satu saran yang diberikan oleh Billy Mambrasar, adalah kemitraan pemerintah dengan sektor swasta, untuk sama-sama menyiapkan SDM tersebut, dengan misalnya membangun sekolah bersama, mendanai operasional sekolah tersebut dengan dana CSR, hingga membangun pusat pusat pelatihan nonformal untuk penyiapan tenaga kerja.
“Saya berharap, pemerintah dapat memperbaiki kualitas dan meningkatkan kuantitas infrastruktur Pendidikan di Indonesia, termasuk penyiapan tenaga kerja terampil. Saya berharap, ada rancangan strategis pemerintah sebagai alternatif pengurangan anggaran Pendidikan yang ada, agar jumlah lulusan Teknik, atau ilmu pasti, yang dibutuhkan untuk mendukung hilirisasi, dapat tetap tercapai.” pungkas Billy.
