Sudah Empat Tahun Tidak Ditinjau, REI Usul Harga Rusunami Dikaji Lagi

wmhg.org – JAKARTA. Prospek pasar rumah bersubsidi pada tahun depan diperkirakan bisa lebih baik ketimbang tahun ini. Katalisnya adalah kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah plus insentif yang diberikan. 

Untuk rumah-rumah subsidi tentu akan membaik karena tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sudah mengajukan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk kuota 800.000 rumah, kata Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya kepada KONTAN, Senin (16/12/2024).

Meski demikian, realisasi FLPP tersebut tergantung Kementerian Keuangan yang menyetujuinya. Kemenkeu bisa mengalokasikan berapa, tapi kalau bisa minimal 500.000 rumah karena sudah cukup memadai, sebut Bambang. 

Hanya saja, REI masih menghadapi tantangan pada produk properti vertikal di perkotaan karena harga dan biaya pembangunan yang belum sepadan.

Tinggal yang urusan hunian vertikal di perkotaan yang perlu dikaji lagi karena plafon harga rusunami lebih rendah dari biaya konstruksinya, ungkap Bambang. 

Terkait masalah ini, REI sempat berdiskusi dengan Kementerian PUPR, sebelum berubah menjadi Kementerian PKP. Bambang bilang, pihaknya telah memaparkan mengenai harga rusunami yang bahkan tidak cukup dibanding harga konstruksinya.

Sudah empat tahun lebih tidak ditinjau. Respons pemerintah, baru akan dikaji tapi itu saat masih Kementerian PUPR, belum di Kementerian PKP, paparnya.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengemukakan sejumlah usulan perubahan terkait pelaksanaan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025. 

Tujuannya agar bisa mendukung percepatan program 3 Juta Rumah dalam setahun, mengingat FLPP merupakan skema pembiayaan rumah subsidi yang cukup diminati masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, bahwa pihaknya ingin meningkatkan kuota FLPP tahun 2025 menjadi 500.000 unit.