Pertamina Bentuk Satgas Nataru untuk Antisipasi Permintaan Naik, Simak Rencananya

wmhg.org – JAKARTA. Momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) memicu lonjakan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dan LPG 3 Kg. Untuk mengantisipasi ini, Pertamina telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nataru, yang akan beroperasi mulai 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025.

Pertamina memperkirakan kebutuhan Gasoline (BBM) selama periode nataru akan meningkat sekitar 5% dibanding rerata normal, sedangkan Gasoil (solar) diprediksi turun sekitar 3,3% karena adanya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang atau truk. Sementara kebutuhan LPG untuk konsumsi rumah tangga selama periode nataru diprediksikan mengalami kenaikan sekitar 2,7% dibanding rerata normal. 

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan, seluruh Pertamina Group baik subholding dan anak perusahaan services berkomitmen ikut berperan aktif menghadapi nataru dan menjaga ketahanan energi nasional, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Pertamina telah melakukan antisipasi dan proyeksi peningkatan kebutuhan energi, termasuk peningkatan cadangan stok BBM, LPG dan Avtur dijaga di level aman, seluruh infrastruktur disiagakan, kata Simon dalam keterangannya kepada Kontan, Rabu (11/12).

Baca Juga: Bahlil Ungkap Skema Baru Penyaluran Subsidi BBM Diterapkan di 2025

Simon menambahkan, Pertamina telah menyiagakan 7.786 SPBU, 6.802 Pertashop, 414 SPBUN, 55 SPBB, 6.478 agen LPG, 754 SPBE dan 156 agen minyak tanah untuk memastikan distribusi lancar dan aman.  

Selama masa Nataru, Pertamina juga melakukan peningkatan layanan di jalur potensial meliputi jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama. Fasilitas yang disiapkan meliputi SPBU Siaga, agen LPG Siaga, agen Mitan Siaga, Kiosk Pertamina Siaga, Motorist, Mobil tangki standby, dan Serambi MyPertamina. 

“Pertamina juga telah melakukan antisipasi terhadap terjadinya bencana dengan mempersiapkan Tim Tanggap Darurat Bencana di masing-masing Regional,” ujar Simon.

Pertamina juga melakukan optimalisasi pemanfaatan digitalisasi supply chain melalui command center bernama Pertamina Digital Hub. Sistem ini dapat memantau penyaluran BBM dan LPG seluruh Pertamina Group yang terintegrasi selama masa Nataru, sehingga kebutuhan energi dapat dijangkau masyarakat, kualitas dan kuantitas BBM dan LPG yang disalurkan dipastikan tepat kuantiti dan kualitas sesuai standar yang berlaku.

Selain itu, lanjut Simon, dukungan dari Pertamina Group untuk menghadapi Nataru 2024 juga disiapkan langkah-langkah strategis lain. Diantaranya pada sektor transportasi udara, Simon mengatakan sesuai yang diamanahkan pemerintah, Pertamina menurunkan harga Avtur selama periode Desember di 19 bandara.

“Pertamina berkontribusi menurunkan harga Avtur di 19 lokasi Bandar Udara prioritas. Pelita Air juga akan menyediakan 200,952 kapasitas kursi penerbangan atau naik 44% untuk melayani 16 rute penerbangan domestik, untuk mendukung kebutuhan Nataru,” pungkas Simon.

Sementara itu, Badan Pengatur Hulu Migas (BPH Migas) memastikan pada pekan depan akan ada posko khusus untuk antisipasi pemenuhan BBM dan LPG menyambut Nataru.

Bisa ditunggu pekan depan ada launching Posko, kata Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman kepada Kontan, Rabu (11/12).

Baca Juga: Bagaimana Stok BBM dan LPG Jelang Nataru? Ini Jawaban Pertamina

Kontan mencatat, selama empat tahun terakhir, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaporkan tren penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) meningkat. Peningkatan penyediaan dan pendistribusian ini baik BBM yang diberikan subsidi (JBT), diberikan kompensasi (JBKP), hingga yang tidak diberikan subsidi dan kompensansi (JBU).

Untuk diketahui, BBM dibedakan menjadi tiga berdasarkan jenisnya. Pertama, Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti minyak tanah dan minyak solar (diberikan subsidi). Kedua, Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) berupa bensin RON 90 Pertalite (diberikan kompensasi). Ketiga, Jenis BBM Umum (JBU) seperti di luar JBT dan JBU antara lain avtur, avgas, bensin (RON 89, 92, 95, 98), minyak diesel, dan minyak bakar (tidak diberikan subsidi dan kompensansi).

Berdasarkan pemaparan BPH Migas, tercatat penyediaan dan pendistribusian JBT sebesar 14,48 juta kiloliter pada 2020, 16,08 juta kiloliter pada 2021, 18,10 juta kiloliter pada 2022, dan 18,06 juta kiloliter.

Selanjutnya, untuk JBKP sebesar 8,48 juta kiloliter pada 2020, 10,42 juta kiloliter pada 2021, 29,49 juta kiloliter pada 2022, dan 30,03 juta kiloliter pada 2023.

Kemudian, untuk JBU sebesar 49,36 juta kiloliter pada 2020, 64,06 juta kiloliter pada 2021, 75,26 juta kiloliter pada 2022, dan 78,30 juta kiloliter pada 2023.

Tercatat, penyediaan dan pendistribuan JBT dan JBKP, maupun penjualan JBU semakin meningkat tiap tahunnya, mengakibatkan beban subsidi BBM juga semakin meningkat.

Ini adalah tren penyediaan distribusi BBM. Nah, kita juga punya tugas penting bersama [Pertamina Patra Niaga] untuk meningkatkan konsumsi JBU dan JBKP, kata Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S dalam agenda Kongkow BerEnergi di Kantor BPH Migas, Jumat (6/12).