Pengentasan Kemiskinan Jadi Isu Utama Rapimnas Kadin 2024

wmhg.org – JAKARTA. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024, resmi digelar mulai Jum'at (29/11). 

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) Bobby Gafur Umar menyatakan, salah satu pokok bahasan utama rapimnas ini adalah masalah pengentasan kemiskinan. 

Kalau kita lihat pidato Presiden dari mulai pelantikan sampai kunjungan (kenegaraan) beliau ke luar negeri, Presiden sangat menekankan bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan apalagi kemiskinan ekstrem, ujar Bobby Gafur, yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Kamis (28/11). 

Menurutnya, salah satu cara pengentasan kemiskinan adalah dengan mendorong sektor usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

Bobby menyebut, pengembangan UMKM masih perlu di dorong, pasalnya, selama ini pembangunan ekonomi di Indonesia masih berkutat menyoal industrialisasi, pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan transisi energi. 

Yang belum optimal, bagaimana 61% kontribusi dari UMKM ini kita dorong. Jadi ekonomi kerakyatan ini sebenarnya suatu mesin yang luar biasa, sambung dia. 

Bobby menilai, sektor UMKM selama ini mempunyai tiga kelemahan yakni akses pasar, permodalan, dan dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) serta kualitas. 

Untuk itu menurutnya perlu tribosan yang melibatkan dunia usaha dalam mengatasi seluruh permasalahan di sektor UMKM itu sendiri. 

Bobby  menjelaskan, dalam Rapimnas Kadin 2024 nanti akan mencoba melihat bagaimana kolaborasi antardunia usaha untuk mengajak sektor-sektor dengan ekonomi sirkular terutama di daerah. Karena, menurut dia, hal itu berefek langsung terhadap pengentasan kemiskinan.

Untuk itu, Bobby menambahkan, para Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Indonesia sesuai dengan bidang mereka sedang menyusun program kerja Kadin 2025 yang melibatkan Kadin Provinsi, Kabupaten/Kota.

Bobby juga mencontohkan potensi daerah lumbung ikan di Bitung, Sulawesi Utara, yang masih belum terbuka.

Menurutnya, di sana banyak kelompok-kelompok nelayan yang bisa dibantu dari sisi dunia usaha besar, seperti melakukan investasi di pengolahan bekerja sama dengan kelompok nelayan.

Hal-hal itulah yang akan kami lakukan di Rapimnas. Nanti akhirnya akan memberikan rekomendasi pada Pemerintah pemerintah, apa yang bisa kita lakukan secara sinergi antara pemerintah, usaha besar dan UMKM ini, terang Bobby.

Bobby juga menekankan perlunya likuiditas bagi permodalan UMKM dan bagaimana masyarakat bawah bisa mengakses permodalan.

Selain UMKM, Bobby juga mencontohkan beberapa program pemerintah yang berbasis kerakyatan yang akan disinergikan dengan rekomendasi Rapimnas Kadin 2024, yaitu program pembangunan 3 juta rumah murah per tahun dan makan bergizi gratis. 

Pihaknya berharap rekomendasi yang akan dikeluarkan pada Rapimnas Kadin 2024 nanti dapat dituangkan ke dalam program kerja kementerian, sesuai dengan 8 asta cita dan 17 program prioritas Pemerintahan Prabowo Subianto. 

Rekomendasi itu terkait ekonomi kerakyatan dan sudah dikolaborasikan antara Kadin Pusat dan Kadin Provinsi, Kabupaten/Kota. Awal tahun depan kita menatap baru, kata dia.