Pemerintah Pangkas Anggaran Perdin, Begini Proyeksi Hotel Sahid (SHID) di 2025

wmhg.org – JAKARTA. Kebijakan efisiensi belanja pemerintah yang diberlakukan pada 2025, seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, memicu kekhawatiran di berbagai sektor bisnis, termasuk industri hotel. 

Menanggapi kebijakan itu, Hariyadi Sukamdani, Presiden Direktur PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID) mengungkapkan proyeksi pertumbuhan bisnis hotelnya untuk tahun 2025, serta dampak yang mungkin terjadi akibat pemangkasan anggaran pemerintah.

Hariyadi menyebutkan bahwa Sahid Hotels & Resorts menargetkan pertumbuhan sekitar 10% pada 2025, meskipun saat ini mereka belum dapat memperkirakan dampak langsung dari pemangkasan anggaran pemerintah. 

Kami berharap ada pertumbuhan double digit, sekitar 10% di tahun 2025, ujar Hariyadi. 

Namun, ia juga menambahkan bahwa dampak dari kebijakan efisiensi belanja pemerintah belum bisa dipastikan. Pasalnya detail anggaran yang terpotong belum diumumkan. Efisiensi ini mencakup pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan lainnya. 

Hariyadi mengingatkan pengalaman tahun 2015, ketika kebijakan pemotongan anggaran juga diberlakukan. Saat itu, sektor hotel sempat merasakan dampak yang cukup besar, terutama terkait dengan pembatalan berbagai kegiatan pemerintah yang biasanya berlangsung di hotel-hotel. 

Pada 2015, kebijakan serupa membuat pemerintah kerepotan karena mereka tetap membutuhkan akomodasi untuk kegiatan koordinasi, workshop, dan sosialisasi. Setelah tiga bulan, kebijakan itu dibatalkan karena ternyata malah tidak efisien, tambahnya.

Sahid Hotels, yang memiliki hotel-hotel di berbagai daerah, memperkirakan bahwa daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap kegiatan pemerintah akan merasakan dampak yang lebih signifikan. 

Di Jakarta, dampaknya mungkin tidak terlalu besar karena kegiatan korporasi dan acara lainnya masih berlangsung. Tapi di daerah-daerah, pemerintah itu menjadi salah satu penyumbang okupansi yang besar, bahkan bisa mencapai 40-70% di beberapa tempat, jelas Hariyadi.

Dampak dari penurunan okupansi ini, menurutnya, juga berpotensi menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena pajak hotel yang biasanya menjadi sumber pendapatan bagi kabupaten/kota akan berkurang seiring turunnya tingkat hunian hotel. 

Jika okupansi turun, PAD juga turun. Dan ini berdampak pada banyak pihak, dari hotel itu sendiri hingga sektor-sektor lain yang mendukung, seperti petani, nelayan, dan UMKM yang memasok barang untuk hotel, tambah Hariyadi.

Meski menghadapi ketidakpastian terkait dampak kebijakan efisiensi belanja, Sahid Hotels tetap optimistis dan berusaha mencari peluang pasar baru. Hariyadi mengungkapkan bahwa salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan mengincar pasar turis inbound (wisatawan mancanegara) dan memperbanyak kegiatan untuk non-pemerintah, seperti acara korporasi, eksposisi kecil, hingga event musik.

Salah satu strategi yang kami fokuskan adalah mengembangkan pasar-pasar baru, terutama turis dari luar negeri. Kami juga mendorong kegiatan non-pemerintah, seperti event korporasi atau pameran yang dapat menarik lebih banyak pengunjung, kata Hariyadi.

Selain itu, Sahid Hotels juga terus melakukan renovasi hotel, terutama untuk meningkatkan kualitas kamar. Saat ini, hotel Sahid sudah menyelesaikan renovasi lantai 11 dan 15, dengan total 78 kamar yang telah diperbarui. 

Meskipun ekspansi belum menjadi fokus utama, Sahid Hotels tetap berupaya meningkatkan kualitas fasilitas untuk menjaga daya tarik hotel di pasar yang semakin kompetitif.

Hariyadi berharap agar pemerintah bisa lebih bijak dalam meninjau kembali kebijakan efisiensi belanja, terutama terkait dengan sektor yang sangat bergantung pada kegiatan pemerintah, seperti perhotelan. 

Ia menilai bahwa meskipun penghematan anggaran penting, pemerintah tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan terhadap jasa akomodasi untuk kelancaran berbagai kegiatan yang mendukung koordinasi dan pengambilan keputusan.

Kami berharap kebijakan ini bisa lebih mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor yang bergantung pada kegiatan pemerintah. Kebutuhan terhadap akomodasi tetap ada, dan kami berharap pemerintah bisa meninjau kembali kebijakan ini agar tidak berdampak buruk bagi ekonomi daerah, pungkasnya.