wmhg.org – JAKARTA. PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang proyek Meikarta, entitas anak PT Lippo Karawaci melalui PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK), melaporkan perkembangan proyek hunian di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat dalam pertemuan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Kamis (27/3).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman PKP, Fitrah Nur, dan membahas peran sektor swasta dalam pengembangan perumahan nasional, khususnya di koridor Cikampek.
Manajemen MSU menyatakan bahwa Meikarta menyambut baik inisiatif pemerintah dalam mendorong pembangunan perumahan sesuai kebijakan nasional.
Ia juga melaporkan bahwa hingga 26 Maret 2025, sebanyak 11.224 unit hunian telah selesai dibangun dan diserahterimakan sesuai jadwal.
Proses penyerahan unit masih berlangsung, dengan tambahan 4.904 unit yang dijadwalkan rampung antara April hingga Desember 2025. Dengan demikian, total unit yang diserahterimakan pada akhir tahun 2025 diperkirakan mencapai 16.128 unit.
Sisanya, sekitar 1.647 unit serta 722 unit lainnya, akan diserahterimakan secara bertahap pada 2026 dan 2027, ujar manajemen MSU dalam keterangan tertulis kepada KONTAN, Kamis (27/3).
Selain itu, manajemen MSU melanjutkan, Meikarta menyediakan mekanisme bagi konsumen untuk menjual unit inden ke pasar atau menukarkannya dengan unit yang siap diserahterimakan. Manajemen MSU menyebutkan bahwa ribuan konsumen telah memanfaatkan mekanisme ini sebagai solusi bagi pemilik unit inden.
Dalam kesempatan tersebut, Meikarta juga menegaskan komitmennya untuk terus berkomunikasi dengan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak.
“Perusahaan tetap terbuka terhadap masukan baru untuk bahan pertimbangan ke depan,” ujar Manajemen MSU.
Sebelumnya, Kementerian PKP menyatakan akan mengusut tuntas proyek hunian vertikal Meikarta yang masih bermasalah.
Dirjen Kawasan Permukiman PKP, Fitrah Nur, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanggil Direktur Lippo Group, John Riady, untuk berdialog dengan para pembeli unit Meikarta.
Namun, John Riady tidak menghadiri pertemuan yang dijadwalkan di Kantor Kementerian PKP pada Rabu (26/3). Pemerintah berharap dapat segera menyelesaikan permasalahan terkait proyek ini, yang telah menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir.
