Menggali Potensi Pemanfaatan Aset Pemerintah di Jakarta

wmhg.org – JAKARTA. Aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh pemerintah merupakan salah satu sumber daya penting yang memiliki nilai strategis tinggi, baik secara ekonomi maupun sosial. Namun, aset-aset ini sering kali kurang dikelola dengan optimal dan cenderung mengalami berbagai permasalahan.

Pengelolaan dan optimalisasi aset tanah dan bangunan pemerintah menjadi hal yang sangat krusial untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan serta meningkatkan efisiensi keuangan negara, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta yang ketersediaan lahannya semakin terbatas. 

Pengelolaan aset tanah dan bangunan milik pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut digunakan secara maksimal, sesuai dengan kebutuhan publik, dan mendatangkan manfaat ekonomi serta sosial bagi masyarakat. 

Tri Indrawan Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta menyatakan, pemerintah DKI telah membuka peluang pengelolaan asset daerah berupa tanah dan lainnya.

“Tentunya yang harus dipelajari adalah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). Namun jika ada lokasi yang strategis namun peruntukkannya ialah RTH (Ruang Terbuka Hijau)-nya, tetapi jika dimaksimalkan memiliki benefit dan manfaat untuk masyarakat itu bisa disinergikan,”kata dia dalam keterangannya, Senin (11/11).

Ia bilang, aset pemda Jakarta yang memiliki nilai komersial dan manfaat ekonomi yang besar harus bisa dimanfaatkan dan dioptimalkan. Sehingga pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat dan ekonomi. 

Untuk melihat potensi pemanfaatan dan pengoptimalan aset-aset pemerintah di wilayah Jakarta, Pengurus Daerah Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) Jakarta, Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan dan Perkotaan  Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlements (EAROPH) Indonesia menyelenggarakan Sekolah Semanggi Perencanaan Kota dan Wilayah.

Sekolah Semanggi diadakan di Universitas Tarumanegara pada 8 November 2024 lalu yang diikuti 150 orang peserta. “Kita harus berani membuka ide-ide baru untuk mengoptimalkan peluang yang ada dan tentunya bersinergi dengan pihak terkait, baik pusat dan daerah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta,” kata Adhamaski Pangeran Ketua IAP Jakarta sekaligus ketua penyelenggara Sekolah Semanggi. 

Berdasarkan data World Bank dan Bappena, total aset tanah dan bangunan milik pemerintah pusat dan daerah atau disebut dengan barang milik negara (BMN) dan barang milik daerah (BMD) yang berpotensi untuk dimanfaatkan mentapai Rp 210 triliun.

Adhamaski mengatakan, angka tersebut merupakan potensi besar yang belum ditangkap oleh banyak orang. Menurutnya, optimaliasasi aset pemerintah sejalan dengan  visi Pemerintah Prabowo Subianto.

Sementara itu, Andira Reoputra Presiden EAROPH Indonesia sekaligus Diretur Utama Sarana Jaya mengungkapkan, beberapa proyek yang digarap Sarana Jaya saat ini aset pemerintah yang diformulasikan dengan konsep Build Operate Transfer(BOT) dan juga Build-Transfer-Operate (BTO). “Dan ini sudah ada di Kemendagri melalui PP No 16 tahun 2016,” ungkapnya.
 
Adapun, Soelaeman Soemawinata Ketua Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan dan Perkotaan (BKTKP) PII menyatakan, Jakarta harus dipersiapkan menjadi kota global dan pusat pertumbuhan ekonomi nasional setelah tak lagi berstatus ibukota negara.

Oleh karena itu, kata dia, Jakarta harus mampu meningkatkan daya saingnya sebagai pusat finansial dan investasi dunia. “Secara teori ada 8 syarat yang harus dipenuhi Jakarta untuk menuju kota global. Saat ini yang sudah terpenuhi 3 syarat yaitu populasi yang besar, adanya perusahaan multinasional dan dominasi ekonomi nasional,” ujarnya. 

“Sedangkan yang belum dipenuhi adalah terkait belum seragamnya pembangunan di Jakarta, unsur significant and globalized financial sektor  tidak ada, unsur well developed infrastruktur transportasi,  serta globally influential output of ideas,” pungkasnya.