Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg Dinilai Memberatkan Masyarakat Kecil

wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah akan melarang penjualan LPG 3 kg melalui pengecer mulai 1 Februari 2025. Kebijakan ini bertujuan memastikan distribusi tepat sasaran, menekan penyimpangan, dan mengendalikan harga. Namun, kebijakan ini menuai kritik karena dinilai berpotensi menyulitkan masyarakat kecil dan memicu inflasi.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, larangan ini akan membatasi akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap LPG bersubsidi.

Pasalnya, mereka yang selama ini membeli gas dari pengecer terdekat harus beralih ke pangkalan resmi yang jaraknya lebih jauh, menambah ongkos transportasi dan waktu tempuh.

Biaya tambahan ini diperkirakan mencapai Rp 5.000 hingga Rp 15.000 per tabung, sehingga harga LPG 3 kg bisa melonjak menjadi Rp25.000 hingga Rp38.000 per tabung, tergantung wilayah, kata Achmad dalam keterangan resmi, Minggu (2/1).

menurut Achmad, kebijakan ini berpotensi memperburuk daya beli masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Biaya tambahan operasional akan diteruskan ke harga produk dan jasa, yang pada akhirnya mendorong inflasi.

Selain itu, pembatasan distribusi LPG 3 kg berisiko memunculkan pasar gelap dan spekulan yang menjual gas dengan harga lebih tinggi, memperparah kesulitan akses masyarakat. Achmad juga mempertanyakan arah kebijakan ini, apakah benar-benar bertujuan memperbaiki distribusi atau secara perlahan mengurangi subsidi LPG bagi masyarakat miskin.

Achmad menyarankan pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan ini. Alternatif yang diusulkan adalah sistem subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak atau penggunaan kartu subsidi berbasis data untuk memastikan distribusi yang lebih tepat sasaran tanpa membebani masyarakat.

Achmad juga menekankan pentingnya memperluas jangkauan pangkalan resmi agar akses masyarakat terhadap LPG tetap terjaga.