Telan Anggaran Rp71 Triliun, Kapan Program Makan Gratis Dilaksanakan

wmhg.org – Usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis rencananya akan mulai dilaksanakan 2 Januari 2025.

Hal ini ia sampaikan berkaitan dengan pembentukan Badan Gizi Nasional dan pengangkatannya sebagai kepala badan tersebut selaras dengan siklus RAPBN 2025.

Meskipun RAPBN 2025 akan menjadi anggaran pertama untuk pemerintahan Prabowo-Gibran, perancangannya telah dimulai sejak era pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Untuk diketahui, program makan bergizi gratis adalahsalah satu prioritas utama dari pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin pagi, 19 Agustus 2024, Dadan menjelaskan bahwa

Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 83/2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang memposisikan Dadan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pertama untuk mempersiapkan pelaksanaan program unggulan ini.

Dadan memastikan bahwa program makan bergizi akan dilaksanakan tepat waktu. Insyaallah, pada 2 Januari kami akan langsung menjalankan program makan bergizi, katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Meskipun Dadan sudah mengetahui tugasnya, dia mengakui bahwa badan baru tersebut masih memerlukan pengaturan lebih lanjut. Hal-hal seperti struktur organisasi, lokasi kantor, peraturan, dan pengangkatan pejabat tinggi masih perlu dibahas.

Dadan berharap bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dapat diterima pada minggu pertama Desember 2024, sehingga program dapat mulai dijalankan pada 2 Januari 2025.

Program Makan Bergizi Gratis ini akan menargetkan anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Dadan menyebutkan bahwa anggaran untuk program ini tetap sama dengan yang telah dikonfirmasi sebelumnya, yaitu sekitar Rp71 triliun, yang akan dialokasikan di Badan Gizi Nasional dan mencakup seluruh kebutuhan, termasuk gaji pegawai.

Meskipun Dadan belum mengungkapkan rincian biaya per anak, dia menyatakan bahwa petunjuk lebih lanjut akan diberikan oleh Prabowo. Badan Gizi Nasional juga akan berkoordinasi dengan pihak swasta untuk mendukung pelaksanaan program yang berskala besar dan menyeluruh di seluruh Indonesia.