Ketimbang Menaikkan Royalti Nikel, APNI Minta Pemerintah Atur Harga Kobalt

wmhg.org – JAKARTA. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) meminta pemerintah menetapkan tarif untuk mineral ikutan dalam pertambangan nikel, khususnya kobalt, yang selama ini belum memiliki nilai jual yang jelas.

Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey mengatakan, langkah ini dinilai lebih efektif dibandingkan rencana pemerintah menaikkan tarif royalti nikel dari 10% menjadi progresif di kisaran 14-19%.

“Negara sedang butuh dana. Nah, kenapa tidak mengambil penerimaan dari barang yang selama ini terbuang? Dengan begitu, pengusaha juga bisa tersenyum, tidak hanya dibebani. Negara tetap mendapatkan pemasukan dan pengusaha pun mendapat tambahan pendapatan,” ujar kata Meidy kepada Kontan, Selasa (25/03).

Menurutnya, kenaikan royalti nikel justru akan semakin membebani pelaku usaha tambang di tengah tren penurunan harga komoditas.

Apalagi, Indonesia merupakan produsen kobalt terbesar kedua di dunia, sehingga pembenahan harga kobalt bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Selama ini kobalt tidak memiliki harga, nilainya tidak diperhitungkan,” lanjut Meidy.

Padahal, kobalt kini menjadi komponen utama dalam produksi baterai Nickel Manganese Cobalt (NMC), yang banyak dibutuhkan dalam industri kendaraan listrik. Ia menambahkan, negara-negara lain bahkan iri dengan kekayaan kobalt Indonesia, tetapi ironisnya, mineral tersebut masih dianggap gratis.

“Kita sudah punya produknya, tapi materialnya masih gratis. Sayang sekali, negara kehilangan potensi penerimaan,” tuturnya.

Seharusnya, kata Meidy, ada pendapatan yang bisa diperoleh, tetapi belum ditetapkan aturannya. Untuk itu, daripada menaikkan royalti nikel, lebih baik mengambil penerimaan dari mineral ikutan seperti kobalt.