wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah menaikkan tarif royalti mineral dan batubara (minerba).
Kebijakan kenaikan tarif royalti minerba tersebut tinggal menunggu pengesahan peraturan pemerintah (PP).
Menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, Kementerian ESDM telah melakukan rapat dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sekretariat Negara.
Jadi untuk penyesuaian royalti minerba, ini kan kita lagi menyelesaikan peraturan pemerintah dalam bentuk PP, ungkap Yuliot di kantor ESDM, Jumat (14/03).
Lebih lanjut Yuliot menjelaskan bahwa alasan kenaikan tarif royalti ini berdasarkan pada menurunnya harga beberapa komoditas mineral termasuk batubara di pasar global.
Latar belakang itu kan yang tadinya kan harga batubara itu kan sampai di atas US$ 300 per ton. Tapi sekarang kan harga batubara yang kalori (tinggi) di atas 6.000 (GAR) itu kan terjadi penurunan, ungkap Yuliot.
Dengan adanya penurunan harga mineral global, Yuliot mengatakan, terjadi peningkatan produksi sehingga berpengaruh pula pada penurunan pendapatan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Jadi kita melihat keseimbangan antara biaya produksi dengan bagaimana penerimaan negara. Sehingga tetap win-win (solution), pelaku usaha tetap ada kepastian perusahaannya, tambahnya.
Sebelumnya, dalam catatan Kontan, kebijakan ini akan dituangkan dalam revisi dua peraturan pemerintah, yakni PP No. 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian ESDM serta PP No. 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP di Usaha Pertambangan Batubara.
Direktur Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno sebelumnya mengatakan, revisi aturan ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola PNBP tanpa membebani industri pertambangan.
“Tidak ada maksud untuk memberatkan pihak manapun. Kami berharap industri tetap berkelanjutan dan dapat berkontribusi lebih bagi kemakmuran bangsa,” kata Tri dalam Konsultasi Publik melalui YouTube, dikutip Senin (10/3).
