Indeks PMI Turun, API Sebut Industri Manufaktur Tidak Baik-Baik Saja

wmhg.org – JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraarmadja menuturkan bahwa penurunan indeks Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia untuk Agustus 2024 menjadi alarm kepada pemerintah bahwa industri manufaktur sedang tidak baik baik saja. 

Jemmy menjelaskan, produk-produk tekstik dan produk tekstil (TPT) akan terkait dengan mata rantai eksosistem ekonomi yang lain, misalnya suplay chain, retail, logistik dan bunga bank, serta pelemahan daya beli masyarakat pada umumnya. 

Dengan demikian, turunnya kemampuan kelas menengah untuk belanja, akan semakin meningkat dan mengakibatkan pengalihan pembelian lebih kepada produk primer, jelas Jemmy kepada Kontan, Senin (2/9). 

Sebagai informasi, PMI manufaktur Indonesia tercatat kembali mengalami kontraksi yakni di level 48,9 atau turun 0,4 poin dibandingkan bulan Juli 2024 yang berada di level 49,3.

Menurut rilis S&P Global, kontraksi PMI Manufaktur Indonesia pada Agustus 2024 dipengaruhi oleh penurunan pada output dan dan permintaan baru yang paling tajam sejak Agustus 2021. Permintaan asing juga turun sejak bulan Januari 2023.

Lebih lanjut, Jemmy menjabarkan hingga kini utilisasi manufaktur TPT belum membaik, masih bertengger di angka 50% hingga 60% dari kapasitas terpasang. API berharap pemerintahan mendatang bisa memberikan atensi lebih pada industri padat karya dalam bentuk kebijakan atau regulasi yang melindungi industri ini. 

Hal ini terutama mengenai perlindungan terkait dengan serbuan barang-barang impor luar negeri baik secara legal maupun ilegal. Menurut kami, pemerintah perlu melakukan penegakan hukum yang tegas pada masalah ini, imbuhnya. 

API memproyeksikan bahwa tahun 2025 masih akan menjadi tahun yang sulit bagi industri manufaktur. Namun penurunan lebih bisa dihindarkan apabila Pemerintah bensr-benar berpihak pada industri ini. 

Jika pemerintah berpihak pada industri TPT dan manufaktur secara keseluruham, ini yang juga akan menolong jutaan tenaga kerja serta IKM dan mata rantai penjualannya. Keberpihakan pemerintah pada industri ini, harus diwujudkan dalam perbaikan regulasi importasi dan penegakan hukum atas tinndakan importasi ilegal, tandasJemmy.