wmhg.org – JAKARTA. Indonesia Mining Association (IMA) mengungkap terdapat 3 poin penting terkait wacana pemerintah menaikkan tarif royalti mineral dan batubara (minerba) dalam waktu dekat ini.
Menurut Direktur Eksekutif IMA, Hendra Sinadia pihaknya menilai dengan beberapa kondisi dan beban yang harus ditanggung pelaku tambang saat ini, wacana kenaikan royalti tambang tidak tepat.
Ia juga meluruskan terkait permintaan IMA terhadap penundaan pelaksanaan kenaikan tarif royalti minerba tersebut.
Tidak berarti kita minta menunda, oh waktunya mungkin di bulan berapa, enggak. Tapi tentu ditundanya rencana finalisasi Peraturan Pemerintah (PP)-nya. Berarti kita minta waktu untuk bisa membahas lagi sama pemerintah supaya lebih komprehensif, jelas Hendra saat ditemui di acara konferensi pers Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) di Jakarta, Senin (17/03).
Baca Juga: Tarif Royalti Nikel Indonesia Termasuk Paling Tinggi di Dunia, Ini Perbandingannya
Poin pertama menurut Hendra yang harus menjadi pertimbangan adalah pengkajian kembali terhadap beban-beban yang saat ini harus ditanggung oleh para penambang.
Poin kedua, terkait dengan besaran tarif royalti minerba di Indonesia yang menurutnya sudah tidak kompetitif jika dibandingkan dengan negara lain.
Kita udah tinggi banget sih (royalti) untuk berapa komoditas dibandingkan negara-negara lain. Sementara kan kita tadi ngomong kompetisi juga. Kita bukan penguasa tunggal nih, ungkap Hendra.
Ia mencontohnya, untuk nikel misalnya Indonesia harus bersaing harga dan produksi dengan Filipina, ada South Africa, dan New Caledonia.
Jadi kita harus hitung juga kompetisi tarif gitu ya, kita masuk yang tinggi, tambahnya.
Poin ketiga menurut Hendra berkaitan dengan penerimaan negara dari sektor minerba yang justru mengalami kenaikan sejak dua tahun terakhir.
Di 2023 naik 118 persen. 2024 naik 123 persen. Kok dinaikin lagi gitu ya? Kalau memang pemerintah butuh duit. Iya kan?, tanyanya.
Baca Juga: Begini Dampak Kenaikan Tarif Royalti Minerba Menurut MIND ID
Ia menyebut, sektor minerba telah melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan tercapainya target, dia merasa kenaikan tarif minerba tidak tepat diterapkan.
Sebagai tambahan, penerimaan negara dari sektor minerba pada tahun 2023 mencapai Rp172,96 triliun. Angka ini 118,41% dari target yang ditetapkan, yaitu Rp146,07 triliun.
Sedangkan sepanjang 2024, berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, realisasi penerimaan negara mencapai 120,47% atau Rp 136,79 triliun dari rencana awal penerimaan negara sebesar Rp 113,54 triliun.
