Harga Gas HGBT Bakal Naik, PGN: Kami Tunggu Penetapan dari Pemerintah

wmhg.org – JAKARTA. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN menyatakan masih menunggu keputusan dari pemerintah terkait kabar harga gas bumi tertentu (HGBT) yang selama ini dipatok US$6 per MMBTU akan mengalami kenaikan. 

Kami tunggu penetapan dari pemerintah. Yang jelas, PGN selalu mendukung kebijakan pemerintah dalam memastikan ketersediaan dan keberlanjutan energi, termasuk untuk implementasi HGBT tersebut. Kami yakin kelanjutan kebijakan  HGBT telah mempertimbangkan berbagai aspek mendukung ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi, Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Fajriyah Usman kepada Kontan, Kamis (23/1).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang selama ini dipatok US$6 per MMBTU akan mengalami kenaikan. Hal ini disampaikan Bahlil di Istana Kepresidenan, kemarin.

“Secara prinsip, HGBT akan diperpanjang, tetapi ada penyesuaian harga. Tidak lagi US$6, karena harga gas dunia saat ini sedang naik,” kata Bahlil, Rabu (2/1).

Menurut Bahlil, skema baru ini akan membedakan harga berdasarkan penggunaan gas. Untuk gas yang digunakan sebagai energi, harganya diperkirakan naik menjadi sekitar US$ 7 per MMBTU. Sementara, untuk kebutuhan bahan baku industri, harganya akan ditetapkan di bawah US$7 per MMBTU.

“Gas untuk energi kemungkinan sekitar US$7, sedangkan untuk bahan baku mungkin sekitar US$ 6,5. Kami sedang merumuskan formula finalnya,” jelasnya.

Selain soal harga, Bahlil menegaskan kebijakan HGBT tetap berlaku untuk tujuh sektor industri yang sudah ditetapkan sebelumnya. Usulan dari Kementerian Perindustrian untuk memperluas sektor penerima HGBT belum dapat diakomodasi.

Menurut Bahlil, pemerintah harus berhati-hati agar kebijakan ini tetap berkelanjutan dan tidak mengganggu stabilitas pasokan gas nasional.

Bahlil juga mengungkapkan pemerintah sedang mempertimbangkan durasi baru bagi kebijakan HGBT. Kebijakan tersebut kemungkinan akan diperpanjang hingga lima tahun ke depan, dengan evaluasi dilakukan setiap tahun.

“Bukan hanya setahun. Kami sedang merancang kebijakan yang mungkin berlaku beberapa tahun, sekitar lima tahun, tetapi tetap akan dievaluasi per tahun,” tuturnya.