wmhg.org – JAKARTA. Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) melalui inisiatif Gotong Royong Atasi Susut dan Sisa Pangan (GRASP) Sebelum Tahun 2030 mengadakan workshop.
Workshop ini bertajuk “Meningkatkan Standar Redistribusi Surplus Makanan” pada Kamis (20/3/2025) di Wyndham Casablanca Hotel, Jakarta.
Acara ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme redistribusi surplus makanan agar dapat didistribusikan secara aman dan bermartabat kepada masyarakat yang membutuhkan.
Standar redistribusi surplus makanan menjadi fokus utama dalam workshop ini. Diskusi melibatkan tujuh organisasi food bank anggota GRASP 2030, perwakilan pemerintah, serta mitra potensial yang akan menandatangani komitmen kerja sama.
Pembahasan mencakup praktik terbaik, tantangan di lapangan, serta strategi kolaboratif dalam memperbaiki ekosistem redistribusi pangan di Indonesia.
WRAP (Waste and Resources Action Programme) dari Inggris turut hadir sebagai mitra global yang berbagi pengalaman terkait standar redistribusi makanan secara internasional.
Berbagai tantangan dalam redistribusi pangan di Indonesia diidentifikasi dalam workshop ini, antara lain keamanan pangan, reputasi brand donor, serta kepatuhan terhadap regulasi.
Indah Budiani, Direktur Eksekutif IBCSD, menekankan bahwa meskipun ada berbagai kendala, tujuan utama tetaplah menyelamatkan makanan agar tidak terbuang serta memastikan bahwa pangan yang didistribusikan aman dan layak konsumsi, ujarnya dalam siaran pers, Jumat (21/3).
Dari sisi pemerintah, Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Nita Yulianis, menyoroti pentingnya edukasi publik mengenai hierarki pangan. Ia menegaskan bahwa pencegahan limbah makanan dan donasi makanan harus lebih digaungkan sebagai solusi utama dalam mengatasi sisa pangan.
Dalam sesi diskusi, para peserta mengidentifikasi tiga isu utama yang harus diselesaikan dalam redistribusi pangan, yakni keamanan dan kualitas pangan, citra dan reputasi brand donor, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Hasil diskusi ini akan menjadi landasan pembentukan Kelompok Kerja Redistribusi Pangan di bawah GRASP 2030.
Sebagai langkah konkret, IBCSD akan memfasilitasi pembentukan kelompok kerja lintas sektor untuk menyusun panduan standar redistribusi pangan yang dapat diterapkan oleh pelaku usaha, food bank, dan pemerintah.
Angelique Dewi, Chairwoman GRASP 2030, menyatakan bahwa kelompok kerja ini akan menyusun pedoman praktis dan realistis untuk redistribusi pangan yang lebih efisien dan sistematis.
Workshop ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman dari berbagai organisasi, termasuk Foodbank of Indonesia dan Aksata Pangan Medan, yang memaparkan pentingnya sistem monitoring kualitas makanan dan kebijakan pendukung dalam redistribusi pangan.
Dengan adanya inisiatif ini, GRASP 2030 berharap redistribusi pangan di Indonesia tidak hanya menjadi gerakan sosial, tetapi juga solusi sistemik dalam mengurangi sisa makanan serta meningkatkan ketahanan pangan nasional.
