Gapki Mendukung Wacana Prabowo untuk Perluasan Lahan Sawit

wmhg.org – JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendukung wacana Presiden Prabowo mempeluas lahan sawit agar produksivitas meningkat dan negara mendapat pemasukan yang besar dari komoditas sawit.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan, mungkin yang dimaksud Presiden Prabowo akan memperluas lahan kelapa sawit adalah pemerintah akan menuju swasembada energi atau ketahanan energi salah satunya dari minyak sawit.

Sementara saat ini produksi stagnan karena program peremajaan sawit rakyat (PSR) terlambat. 

Nah, salah satu mempercepat itu adalah dengan pembukaan areal khusus untuk energi agar bahan baku mencukupi.

Apabila dilakukan maka sebaiknya ini penugasan kepada BUMN agar tidak ada kesan bahwa swasta akan terus memperluas areal perkebunan sawit, katanya kepada KONTAN, Rabu (1/1/2025).

Mengenai Prabowo dinilai ambisius memperluas lahan sawit tapi agak abai terkait masalah deporestasi akibat adanya tumpang tindih dengan kawasan hutan, Gapki menganggap pernyataan tersebut lebih ke spontan saja.

Saya meyakini seperti kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) karena itu sudah ada perpresnya. Tidak mungkin beliau melangkahi aturan yang sudah ada, tandas Eddy. 

Adapun untuk isu deforestasi ini ada hubungannya dengan EUDR, yang mana pemerintah sebelumnya sudah terus melakukan pembicaraan dengan pihak Uni Eropa dan hasilnya ditunda satu tahun.

Memang ada yang belum terjadi kesepakatan seperti country benchmarking dan data geolocation, namun itu juga akan menjadi agenda berikutnya. Tetapi Gapki tetap mendukung pemerintah untuk kepentingan negara ini seperti swasembada energi, jelas Eddy.

Yang terang, pernyataan spontan Presiden Prabowo tersebut untuk menegaskan bahwa sawit penting untuk Indonesia dan perlu semuanya termasuk aparat pemerintah melindungi industri strategis ini.

Ya, Prabowo menegaskan bahwa sawit Indonesia penting untuk dunia dan mempunyai posisi tawar, sebutnya.

Terkait ambisi produksi dan target penerimaann yang tinggi dari sawit tapi abai pada hal-hal terkait antideporestasi sehingga bisa merugikan sawit Indonesia, Eddy bilang tidak demikian.

Menurut saya kalau itu hanya digunakan di dalam negeri tidak ada masalah dan ini bisa menggunakan areal-areal yang tergradasi. Kalau nanti yang ditugaskan BUMN seharusnya juga tidak ada masalah, ujarnya.

Gapki juga mengusulkan dalam perluasan lahan sawit ini meninjau kembali kebijakan moratorium izin baru kebun sawit, yakni Inpres Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit.

Inpres No 5 tahun 2019 harus direvisi terlebih dahulu, bisa dikecualikan untuk kepentingan negara seperti swasembada energi. Makanya kenapa saya sampaikan perlu penugasan khusus kepada BUMN dalam perluasan lahan sawit, pungkas Eddy.

Sebelumnya, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Presiden Prabowo menganggap banyak negara luar yang berharap dari Indonesia, termasuk soal pasokan minyak sawit.

Untuk itu, Prabowo berencana memperluas lahan sawit, di tengah gencarnya tuduhan Uni Eropa yang menganggap ekspansi pembangunan perkebunan sawit sebagai biang deforestasi atau kehilangan hutan alam.

“Saya kira ke depan kita tambah kelapa sawit, tidak usah takut kata mereka membahayakan bahwa kelapa sawit deforestasi,” kata Prabowo, dalam rapat tersebut, Senin (30/12/2024).

Ia juga mengaku tidak takut tidak mendapatkan pasar ekspor di Uni Eropa karena adanya penerapan kebijakan uji tuntas rantai pasok produk yang terkait dengan deforestasi.

Pada pidato itu, Prabowo juga meminta kepala daerah maupun aparat polisi dan TNI menjaga perkebunan sawit sebagai aset negara.