THR ASN Tak Kena Pajak? Begini Penjelasannya

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal potongan pajak tunjangan hari raya (THR). Hal ini khususnya usai adanya perbedaan perlakuan pajak antara pegawai swasta dan aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi perhatian publik.

Menurut Purbaya, pemerintah menanggung pajak THR bagi ASN karena mereka bekerja di instansi pemerintahan. Sementara itu, bagi pekerja di sektor swasta, kebijakan terkait tunjangan dan fasilitas lain berada di bawah kewenangan masing-masing perusahaan.

BACA JUGA:Ramadan Jadi Momentum Evaluasi Keuangan, Diversifikasi Aset Bisa Jadi Pilihan untuk Kelola THR

BACA JUGA:Top 3: THR Swasta Kena Pajak Tapi ASN Tidak

BACA JUGA:Kapan THR Pensiunan 2026 Cair? Ini Perkiraan Tanggal Lengkapnya

“Kami akan menjalankan perpajakan yang cukup fair,” kata Purbaya dikutip Sabtu (7/3/2026).

Kondisi tersebut membuat perlakuan pajak terhadap THR di sektor swasta berbeda dengan ASN. Karena itu, jika ada keberatan dari pekerja swasta terkait pemotongan pajak, aspirasi tersebut sebaiknya disampaikan kepada manajemen perusahaan.

“Untuk ASN ditanggung kan (pemerintah) bosnya. Jadi, kalau swasta protes, protes ke bosnya,” tambah dia.

Purbaya juga menyatakan perubahan kebijakan pajak THR bagi pekerja swasta tidak mudah dilakukan. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengubah aturan yang sudah berlaku.

“Susah kan kita mengubah peraturan parsial ini untuk memenuhi satu pihak saja,” ujarnya.