Tengok Besaran Utang Luar Negeri Indonesia di Kuartal III 2025

Jakarta Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia turun menjadi sebesar USD 424,4 miliar pada kuartal III 2025, dibandingkan kuartal II 2025 sebesar USD 432,3 miliar.

Namun secara tahunan, ULN Indonesia terkontraksi 0,6% (yoy) pada kuartal III 2025, menurun dibandingkan kuartal II 2025 yang tumbuh sebesar 6,4% (yoy).

BACA JUGA:Lunasi Kredit Rp 100 Miliar, POLI Pacu Ekspansi Dua Hotel Baru pada 2026

BACA JUGA:Kurangi Beban Operasional, Pemerintah Bisa Subsidi Biaya Persinyalan hingga Listrik Whoosh

BACA JUGA:Godok Skema Utang Whoosh, Menkeu Purbaya: Belum Ada Keputusan Final

Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pada ULN sektor swasta, ujar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Di sisi lain, utang luar negeri pemerintah tumbuh melambat. Posisi ULN pemerintah pada kuartal III 2025 tercatat sebesar USD 210,1 miliar atau secara tahunan tumbuh 2,9% (yoy). Tapi angka ini melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 10,0% (yoy) pada kuartal II 2025.

Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh kontraksi pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, serta pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,1% dari total ULN Pemerintah), Administrasi Pemerintah.

Kemudian Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,7%), Jasa Pendidikan (17,0%), Konstruksi (10,7%), Transportasi dan Pergudangan (8,2%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (7,5%).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.