Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan penyelesaian pembangunan fisik tahap pertama Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program nasional untuk memutus rantai kemiskinan.
Program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan melalui Kementerian Sosial dan didukung Kementerian PU dalam penyediaan infrastruktur.
Total mungkin berkisar tiap tahun itu 100, 100-200 setiap tahun, selama 3 tahun berturut-turut, sehingga harapannya tiap Kabupaten itu ada 1 sekolah rakyat, ujar Menteri PU Dody Hanggodo dalam konferensi pers, Senin (26/5/2025).
Pada tahap 1A, sebanyak 63 hingga 64 sekolah ditargetkan selesai paling lambat Juli 2025. Tahap 1B mencakup sekitar 37 sekolah dengan target penyelesaian paling lambat Juli hingga Agustus 2026.
Dody menyebutkan pembangunan bersifat sementara untuk memfasilitasi murid-murid awal sebelum dipindahkan ke fasilitas permanen di tahap 2.
Karena murid-murid yang masuk sekolah yang dibangun di tahap 1A atau 1B ini di beberapa tempat bersifat temporer. Kenapa temporari? Karena satu sekolah mungkin hanya menampung 50-100 anak gitu,” ujar dia.
Dody menjelaskan, penanganan Sekolah Rakyat tahap I ini merupakan pekerjaan renovasi yang meliputi perbaikan struktur bangunan sekolah eksisting. Adapun terkait biaya pembangunan sekolah rakyat ini diambil dari APBN milik kementerian PU.
Dody menambahkan, ketika dirinya berkunjung ke beberapa tempat di Jogja dan Jawa Tengah terkait sekolah rakyat, dirinya berkomunikasi dengan Dinas Sosial dan Pemda Jogja maupun Magelang. Dody menuturkan proses rekrutmen calon murid sudah dilakukan di beberapa daerah. Selain itu, proses rekrutmen untuk guru juga sudah mulai berproses.