Strategi Menhub Atasi Kepadatan Antrean Pelabuhan Gilimanuk

Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyiapkan sejumlah langkah untuk menangani kepadatan arus kendaraan di kawasan Pelabuhan Gilimanuk menjelang periode mudik. Langkah tersebut dilakukan dengan menambah kapal penyeberangan, menyiapkan buffer zone, serta mengatur prioritas kendaraan yang melintas.

Menhub mengatakan pengaturan dilakukan dengan memisahkan kendaraan besar agar tidak bercampur dengan kendaraan kecil maupun bus. Selain itu, kendaraan roda dua juga akan diprioritaskan dalam proses penyeberangan.

BACA JUGA:Dua Pemudik \’Adu Banteng\’ di Lampung Tengah, Motor Hancur dan 2 Orang Meninggal

BACA JUGA:Urai Kepadatan, Kemenhub Terapkan Pola Pelayanan 8 Trip di Pelabuhan Gilimanuk

BACA JUGA:4.000 Mitra Ojol Dapat Fasilitas Mudik Gratis

“Gilimanuk kita menyiapkan buffer zone, kita tambah kapal, kemudian kita pisahkan kendaraan-kendaraan besar, kita masukkan ke buffer zone sehingga kendaraan-kendaraan kecil maupun bis bisa didahulukan. Kemudian juga kita prioritaskan juga kepada kendaraan roda 2, karena roda 2 tidak punya atap dan sebagainya, jadi kita persen untuk mereka masuk,” ujar Dudy kepada wartawan, di sekitar kawasan Stasiun Manggarai, Senin (16/3/2026).

Ia menambahkan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mengatur arus kendaraan agar perjalanan masyarakat selama mudik dapat berjalan lancar dan aman.

Selain itu, Menhub juga menyoroti masih adanya pelanggaran aturan pembatasan operasional kendaraan barang oleh sebagian pelaku logistik. Menurutnya, pembatasan tersebut bertujuan untuk menjaga kelancaran arus mudik, seperti yang terlihat dari kondisi di Gilimanuk.

“Ya memang kita prihatin ya, karena masih ada beberapa pusat logistik yang tidak mengindahkan SKB. Kita harapkan sebagai contoh yang terlihat dimana di Gilimanuk, itu memperlihatkan bahwa pembatasan itu memiliki tujuan. Apa tujuannya? Agar arus mudik itu bisa berjalan dengan lancar dan selamat tentunya,” kata dia.

Ia juga mengimbau para pengusaha logistik agar mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah demi kepentingan masyarakat luas yang melakukan perjalanan mudik.