Sri Mulyani Janji Program 3 Juta Rumah Tak Bebani APBN

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menegaskan program 3 Juta Rumah  tidak akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Presiden Prabowo Subianto mencanangkan setiap tahun pemerintah harus membangun 3 juta rumah. 

Maka untuk menjaga keseimbangan fiskal, berbagai skema pembiayaan kreatif akan dikembangkan tanpa mengabaikan sektor lainnya. Hal ini akan dilakukan agar APBN tetap terjaga disiplin fiskalnya, namun tetap responsif terhadap kebutuhan pembangunan sektor lain, termasuk perumahan.

Kita akan terus mengembangkan berbagai creative financing, sehingga APBN tetap terjaga disiplin fiskalnya, namun tetap responsif dan mampu mendukung sektor lainnya, tidak hanya perumahan, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Menkeu menyebut, pencapaian target pembangunan 3 juta rumah, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR), menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah merancang berbagai langkah melalui kolaborasi antara instrumen fiskal dan moneter, yang bertujuan untuk memberikan akses perumahan yang lebih baik kepada masyarakat.

FLPP

Salah satu langkah utama yang diambil adalah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang merupakan program pendanaan berbasis APBN dengan suku bunga rendah.

FLPP ini disalurkan melalui Tapera dan perbankan untuk mendukung pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini bertujuan memastikan bahwa masyarakat berpendapatan rendah bisa membeli rumah dengan biaya yang terjangkau.

Kalau dari fiskal sendiri terhadap perumahan itu cukup banyak instrumen yang sudah kita sedang dan terus akan didukung. Pertama melalui FLPP, yaitu fasilitas likuiditas. Yang ini adalah sebuah sumber dana APBN dengan suku bunga yang sangat rendah, yang disalurkan oleh Tapera, kemudian melalui perbankan, jelas Menkeu.