Soal Investigasi Dagang AS, Pemerintah Siapkan Konsultasi dengan Industri

Jakarta – Pemerintah mulai menyiapkan langkah koordinasi dengan pelaku usaha dan asosiasi industri menyusul investigasi perdagangan yang dilakukan Amerika Serikat melalui mekanisme Section 301. Langkah ini dilakukan untuk mempersiapkan posisi Indonesia dalam proses konsultasi yang akan dilakukan pemerintah AS.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mengundang sejumlah kementerian, pelaku usaha, hingga asosiasi industri guna membahas respons Indonesia terhadap investigasi tersebut.

BACA JUGA:Tunggu Persetujuan Kongres dan DPR, Menko Airlangga Ungkap Update Perjanjian Tarif RI-AS

BACA JUGA:Airlangga: Anggaran Program Unggulan Tidak Diubah Meski Ada Efisiensi

Besok kami akan mengundang KL terkait, Menteri Perdagangan, juga Kadin, juga Apindo, dan asosiasi,” ujar Airlangga di Kantornya, Senin (16/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah bersama pelaku industri akan menyiapkan berbagai data dan penjelasan terkait praktik perdagangan Indonesia. Beberapa isu yang akan menjadi fokus pembahasan antara lain mengenai kapasitas produksi industri serta praktik kerja paksa.

Jadi tahapan konsultasi itu nanti sektor juga kita undang untuk menyiapkan terkait dengan excess capacity dan juga terkait dengan praktis tidak adanya forced labor di Indonesia, jadi itu dua isu utama yang akan dibahas,” tuturnya.

Airlangga menjelaskan investigasi Section 301 merupakan mekanisme yang digunakan pemerintah Amerika Serikat berdasarkan aturan perdagangan mereka untuk menilai apakah praktik perdagangan suatu negara dianggap tidak adil, diskriminatif, atau membebani perdagangan AS.