Sistem Pertanahan Indonesia Gunakan Blockchain dan Sertifikat Digital Mulai 2028

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan layanan pertanahan di Indonesia akan sepenuhnya berbasis digital pada tahun 2028. Sistem baru ini akan mengandalkan teknologi blockchain dan smart contract untuk menjamin keamanan serta transparansi data kepemilikan tanah.

“Mulai 2028, layanan pertanahan diharapkan sudah fully digital dengan penerapan blockchain pertanahan dan smart contract,” ujar Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) ATR/BPN Asnaedi, dikutip dari Antara, Senin (6/10/2025).

Transformasi digital pertanahan sebenarnya sudah dimulai sejak 2024 dengan penerapan Sertifikat Elektronik di seluruh Kantor Pertanahan. Tahun 2025, inovasi berlanjut melalui layanan Peralihan Hak Atas Tanah Elektronik yang hampir diterapkan di seluruh provinsi.

Mulai 2026, sertifikat tanah cetak akan menjadi opsi tambahan, sementara sertifikat digital akan menjadi standar utama. Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko pemalsuan sertifikat yang selama ini merugikan masyarakat.

Selain itu, ATR/BPN tengah menyiapkan Generative Artificial Intelligence (AI) Pertanahan. Sistem ini akan mengintegrasikan seluruh peraturan dan petunjuk teknis, sehingga mampu membantu pengambilan keputusan sekaligus berpotensi menambah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).