Selain Konsumsi, Korban Bencana Sumatera Dapat Bantuan Peralatan Rumah Tangga

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan fokus pemerintah dalam pemberian bantuan terhadap korban terdampak bencana Sumatera. Tito menyebut, bantuan perorangan diberikan dalam beberapa bentuk. Salah satunya adalah bantuan uang lauk-pauk sebesar Rp 15 ribu per orang per hari untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana.

“Fokusnya adalah bantuan kepada korban terdampak. Ada bantuan untuk kerusakan rumah dan ada juga bantuan perorangan,” kata Tito Karnavian di Kemendagri, Senin (26/1/2026).

BACA JUGA:Dukung Pemulihan Pascabencana, TP PKK Pusat Serahkan Bantuan ke Dusun Sarah Gala Aceh Timur

BACA JUGA:Jakbar Dorong Perbaikan Lingkungan RW 02 Rawa Buaya, Dukung Penataan Kawasan Permukiman

BACA JUGA:Bahagianya Tukang Becak di Malang, Dapat Becak Listrik dari Prabowo

Selain bantuan konsumsi, pemerintah juga menyalurkan bantuan perabotan rumah tangga senilai Rp 3 juta. Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan stimulus ekonomi sebesar Rp 5 juta. 

Tito menegaskan, penentuan penerima bantuan stimulus ekonomi diserahkan kepada kepala daerah, khususnya wali kota dan bupati. Menurut dia, pemerintah daerah lebih memahami kondisi riil masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Ia mencontohkan, di lapangan terdapat berbagai kondisi yang berbeda. Ada warga yang rumahnya tidak rusak, namun lahan pertanian atau sumber penghidupannya terdampak bencana sehingga tetap berhak mendapatkan bantuan.

“Kasus di lapangan itu beda-beda. Ada yang rumahnya tidak rusak sama sekali, tapi sawahnya habis. Otomatis dia bisa mendapatkan bantuan stimulus ekonomi,” ucap Tito.

Sementara, bantuan untuk masalah rumah terbagi dalam klasifikasi ringan, sedang, dan berat. Kondisi berat, kata dia, termasuk yang kehilangan rumah karena banjir atau longsor.

Untuk klasifikasi ringan akan menerima bantuan senilai Rp 15 juta. Kemudian untuk klasifikasi sedang menerima Rp 30 juta. 

Sedangkan untuk klasifikasi rumah berat, ditempatkan sementara di tenda, dari sana mereka akan diminta untuk beralih ke hunian sementara. 

“Nanti akan diberikan anggaran oleh BNPB namanya DTH, Dana Tunggu Hunian. Nah, setelah itu, mereka yang tinggal di Dana Tunggu Hunian, ataupun Huntara ini, ini harus didata, mana yang mau DTH, mana yang mau masuk Huntara,” jelasnya.