Jakarta Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024 menyebutkan, terdapat lebih dari 227 ribu penduduk Indonesia usia 7-12 tahun atau setara Sekolah Dasar (SD) berstatus belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi.
Sementara itu untuk penduduk yang berusia 13-15 tahun atau setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) jumlahnya naik dua kali lipat hampir 500 ribu. Kondisi fantastis ditemukan pada kelompok usia 16-18 tahun atau setara Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berjumlah 3.433.153.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Sosial menggulirkan program prioritas bernama Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu dan kelompok rentan yang selama ini terhambat faktor ekonomi dan sosial dalam mengenyam pendidikan formal.
Lembaga Administrasi Negara (LAN) tidak ketinggalan untuk mengambil peran strategis dalam mendukung keberhasilan program tersebut. LAN turut berkontribusi melalui penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di pusat maupun daerah dalam advokasi kebijakan, perencanaan program hingga monitoring dan evaluasi.
Dengan begitu, program Sekolah Rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini efektif diimplementasikan dan dapat menjangkau anak-anak yang membutuhkan.
Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN LAN Erna Irawaty menambahkan, dunia pendidikan menjadi pondasi sebuah negara dalam memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat oleh karenanya melalui Sekolah Rakyat menjadi sarana pemenuhan pendidikan dengan menghadirkan menghadirkan sekolah yang tidak dibatasi oleh sekat ekonomi sehingga setiap warga masyarakat dapat mengenyam pendidikan yang setara.
“Ini merupakan sebuah pembuktian kepada masyarakat bagaimana negara hadir melalui kebijakan pendidikan yang inklusif dan transformatif. Kegiatan VPL ini menjadi sarana advokasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat untuk memiliki komitmen bersama mengentaskan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat,” ungkapnya Jumat (29/8/2025).