Resmi! Perusahaan Dilarang Tahan Ijazah Pekerja, Ini Aturannya

Jakarta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli resmi menerbitkan surat edaran (SE) tentang larangan perusahaan menahan ijazah milik pekerjanya. Penerbitan itu menyusul banyak temuan kasus ijazah pekerja atau buruh ditahan oleh perusahaan.

Hari ini, Selasa tanggal 20 Mei 2025, di mana kita merayakan Hari Kebangkitan Nasional, saya selaku Menteri Ketenagakerjaan, beserta jajaran, menerbitkan surat edaran nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja atau Buruh oleh Pemberi Kerja, ungkap Yassierli dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Menaker menjelaskan, SE ini ditujukan kepada Gubernur di setiap provinsi di Indonesia. Kemudian, diteruskan ke tingkat Walikota dan Bupati. Berikutnya, diminta untuk melakukan pembinaan terhadap perusahaan di wilayahnya.

Ada tugas pembinaan, pengawasan, hingga penyelesaian perkara penahanan ijazah di wilayah sesuai kewenangan kepala daerah tersebut.

Perhatian Pemerintah ke Buruh

Yassierli mengaku telah menemukan banyak kasus mengenai penahanan ijazah oleh perusahaan tadi. Maka, SE ini dipandang perlu sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada pekerja buruh.

Surat edaran ini ditujukan kepada para Gubernur dan juga untuk disampaikan kepada para Bupati atau Walikota agar melakukan pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian dalam hal terjadi permasalahan penahanan ijazah pekerja maupun dokumen pribadi lainnya yang dilakukan oleh pemberi kerja, tuturnya.