Purbaya Lapor Presiden soal Rencana Pengambilalihan PNM

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan telah melaporkan rencana pengambilalihan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Saya sudah lapor juga ke Pak Presiden, tapi belum diputuskan, ya. Dia (Presiden) bilang ya hitung saja, kalau bagus kenapa tidak,” kata Purbaya kepada wartawan usai sidang Satgas Debottlenecking, Jumat (13/3/2026).

BACA JUGA:Tiga Penghargaan PNM dalam Ajang PR Indonesia Awards, Sukses Kelola Komunikasi Berdampak

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Mau Beli Anak Usaha BRI Buat Salurkan KUR Khusus UMKM

BACA JUGA:Apresiasi Transformasi Ekosistem Ultra Mikro PNM Ciptakan Dampak Sosial Berkelanjutan

BACA JUGA:Program Pemberdayaan UMKM Dorong Perekonomian Pelaku Usaha

Menurut Purbaya, perhitungan terkait potensi keuangan apabila PNM berada di bawah Kementerian Keuangan masih terus dilakukan. Dalam proses tersebut, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, dan hingga kini penghitungan masih berlangsung.

Meski demikian, Purbaya menyebut rencana tersebut masih bersifat opsi sehingga tetap terbuka kemungkinan tidak dilanjutkan. Pemerintah bersama Danantara Indonesia akan mempertimbangkan langkah yang dinilai paling tepat bagi kepentingan negara.

“Kami sudah hitung terus dengan Pak Rosan (CEO Danantara Indonesia), apa langkah yang terbaik buat negara, buat penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat), dan kredit UMKM (usaha mikro kecil dan menengah),” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhu Sadewa mengaku tertarik untuk membeli PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tujuannya untuk menjadikannya sebagai motor penyalur kredit usaha rakyat (KUR) ke UMKM.

Langkah tersebut dinilainya sebagai cara untuk menutup celah belum sempurnanya penyaluran KUR UMKM. Soal ini, dia masih membahasnya dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Saya tertarik sama PNM sebetulnya, tapi sampai sekarang belum dikasih sama Danantara. Jadi rencana saya akan pakai itu sebagai, kalau dikasih, sebagai penyalur KUR yang betul-betul program pemerintah, nanti (anak usaha) BRI saya mau beli kalau perlu, ungkap Purbaya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Kamis (5/2/2026).

Dia menjelaskan, pemerintah membayar sekitar Rp 40 triliun subsidi bungan KUR ke perbankan pelat merah. Purbaya berencana mengubah skema tersebut dengan penyaluran KUR lewat badan usaha khusus di bawah Kemenkeu.

Saya bayar subsidi KUR bunga itu hampir Rp 40 triliun uangnya hilang. Kalau saya punya unit penyalur, saya kasih Rp 40 triliun setiap tahun, dengan kasih kucuran bunga rendah ke sana nasabahnya, ke KUR-nya, dalam 4 tahun kan saya punya 1 bank kecil dengan modal Rp 160 triliun. Itu udah besar dan bisa memberikan KUR yang lebih baik, dan uang saya ga hilang setiap tahun Rp 40 (triliun), tuturnya.

Saya berpikir apakah saya bisa usahakan seperti itu, nanti saya diskusikan dengan.. bukan diskusikan, saya mau beli dari Danantara, nanti kalau ga ngasih kita naikin aja pajak dia, sambung Purbaya.