Program MBG Perlu Punya Payung Hukum Undang-Undang, Ini Tujuannya

Jakarta Lembaga Administrasi Negara (LAN) menegaskan pentingnya kombinasi antara kepemimpinan birokrasi yang kolaboratif dan regulasi yang kuat untuk memastikan keberhasilan program-program strategis nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pun direkomendasikan untuk segera memiliki payung hukum Undang-Undang. Rekomendasi ini disampaikan peserta PKN I Angkatan LXII dalam Seminar Nasional dan Policy Brief Proper Expo.

Rekomendasi ini lahir dari temuan di lapangan seperti kasus keracunan makanan, kesenjangan mutu gizi antar wilayah, lemahnya koordinasi, distribusi yang terlambat, hingga terbatasnya pelibatan UMKM lokal. Dengan regulasi yang kuat, seluruh instansi pemerintah diharapkan dapat bersinergi dalam pelaksanaan MBG secara efektif.

Rekomendasi tersebut pun disambut baik oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. “Ini adalah wujud nyata sinergi dan kontribusi peserta PKN LAN untuk memperkuat program strategis pemerintah,” ungkapnya dikutip Selasa (16/9/2025).

Sementara itu, Kepala LAN Dr. Muhammad Taufiq, DEA menekankan bahwa regulasi yang kuat harus berjalan seiring dengan kepemimpinan birokrasi yang kolaboratif. Tanpa payung hukum, program MBG berpotensi menghadapi hambatan dalam implementasi. Sebaliknya, tanpa pemimpin yang visioner dan integritas tinggi, regulasi pun tidak akan optimal dijalankan.

“ASN harus berani menjadi agen perubahan, memastikan kebijakan hadir untuk rakyat, dan membangun jejaring kolaboratif yang berkelanjutan,” tegas dia.