Pramono Anung Bakal Bongkar Tiang Monorel di Rasuna Said Januari 2026

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung akan membongkar tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Januari 2026. Ini menjadi tindaklanjutnya usai membahas kendala DKI Jakarta selama enam bulan terakhir.

Pramono menegaskan, pihaknya ingin membereskan permasalahan di Ibu Kota. Maka, dia turut menyambangi sejumlah mantan petinggi DKI Jakarta, salah satunya mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso atau Bang Yos.

BACA JUGA:Siap-siap, KRL Bisa Berhenti di JIS

BACA JUGA:Alasan Pramono Pakai Jersey Persija saat Tinjau Kebakaran Terra Drone

BACA JUGA:Pramono Anung Bakal Evaluasi Gedung Tumbuh di Jakarta Buntut Kebakaran Terra Drone

Saya tanya \’Bang apa yang ingin saya selesaikan?\’ \’Monorel, itu mengganggu saya, itu jalan Rasuna Said. Bisa enggak kamu selesaikan?\’. Saya mengurus, hampir enam bulan ini alhamdulillah selesai. Januari (2026) saya bongkar, tegas Pramono dalam Regional Forum 2025, di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Dia menjelaskan lagi, pembongkaran tiang monorel di Jalan Rasuna Said untuk membuat kawasan DKI Jakarta menjadi lebih baik lagi.

Januari akan saya buat jalan Rasuna Said jadi jalan yang pasti lebih baik. Karena monorel yang mengganggu saya bongkar, kata Pramono. 

Pramono sebelumnya pernah memerintahkan kontraktor PT Adhi Karya (Persero) Tbk membongkar tiang proyek monorel yang mangkrak. Hal itu disampaikan Pramono pada November 2025, bulan lalu.

Ultimatum dari Pramono

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberi ultimatum kepada PT Adhi Karya untuk segera membongkar tiang monorel mangkrak di sepanjang Jalan HR Rasuna Said.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, Pemprov akan mengirimkan surat resmi kepada PT Adhi Karya pada awal pekan depan ini sebagai langkah awal penertiban. Pramono menyatakan, batas waktu pembongkaran ditetapkan selama satu bulan.

“Saya akan menulis surat kepada Adhi Karya untuk meminta kepada Adhi Karya sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Kajati Jakarta, maka kami akan meminta mereka untuk membongkar dan kami akan beri waktu 1 bulan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 6 November 2025.