Prabowo Resmikan Danantara, Pemimpinnya Harus Bebas dari Intervensi Politik

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Pimpinan Danantara diminta terlepas dari intervensi politik.

Danantara dinilai sebagai bentuk lembaga yang akan mengelola dan mengembangkan investasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk mencapai hal itu dibutuhkan sosok yang juga profesional.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira menegaskan, Danantara harus dikelola secara independen, tanpa intervensi politik maupun kepentingan bisnis tertentu.

Pengurus Danantara harus bebas dari intervensi politik maupun kepentingan bisnis tertentu, kata Anggawira dalam keterangannya, dikutip Senin (24/2/2025).

Dia khawatir jika pemimpin Danantara tidak independen. Nantinya dikhawatirkan mengambil keputusan yang tidak tepat dan bahkan membawa kerugian besar. 

Independensi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan investasi dan pengelolaan aset dilakukan semata-mata untuk kepentingan nasional,tentu kita tidak ingin kejadian seperti 1MDB di Malaysia atau Jiwasraya terjadi kembali, ujar dia.

Anggawira menekankan pengelolaan dana investasi negara harus dilakukan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. 

Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, ada risiko besar yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kita butuh sistem yang jelas dan transparan agar kepercayaan publik tetap terjaga,untuk itu perlu ada keterlibatan publik yang jelas tegasnya.

Siapa Paling Cocok?

Terkait dengan pengalaman dan kompetensi, Anggawira menilai pengelolaan aset dalam skala besar seperti ini memerlukan pengurus yang memiliki keahlian luas di bidang investasi dan manajemen aset. 

Mengelola aset sebesar ini bukan hal yang mudah. Kita butuh orang-orang yang sudah terbukti mampu di tingkat internasional agar Danantara dapat bersaing secara global dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional, kata dia.