Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik pemberian tantiem di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilainya tidak wajar. Ia menyebut ada komisaris yang menerima tantiem hingga Rp40 miliar setahun meski hanya menghadiri rapat sebulan sekali.
Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu ada tantiem kalau rugi. Dan jika untung, untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan, ujar Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Prabowo menilai pengelolaan BUMN selama ini tidak efisien, salah satunya dari jumlah komisaris yang terlalu banyak. Ia menegaskan akan memangkas jumlah komisaris maksimal menjadi 6 orang, bahkan jika memungkinkan hanya 4 atau 5 orang.
Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar. Kalau 50 miliar dolar, APBN kita tidak defisit. Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita, jelas Prabowo.
Presiden juga mempersilakan direksi atau komisaris yang tidak setuju dengan kebijakan ini untuk mundur. Menurutnya, banyak anak muda yang siap menggantikan mereka.