PPATK Endus 570 Ribu Penerima Bansos Terlibat Judi Online, DPR Minta Pemerintah Evaluasi

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi terlibat judi online (judol). Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah evaluasi penyaluran bansos.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengaku telah lama mendapati penyaluran bansos tidak tepat sasaran. Selain soal kaitan penerima terlibat judol, ada potensi kerugian negara atas tak tepatnya penyakuran bansos.

Komisi VIII sejak lama, bahkan di periode-periode lalu, sudah mendapatkan berbagai peristiwa di lapangan. Banyak para penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran itu berbagai bentuk, ada yang tidak ditemukan penerimanya, ada yang ganda, dan ada pula yang sebetulnya tidak pantas menerima, ungkap Marwan, mengutip unggahan Instagram @dpr_ri, Selasa (8/7/2025).

Maka karena itu kita meminta ke pemerintah bahwa bantuan sosial itu harus dievaluasi dengan baik, ia menambahkan.

Marwan menyoroti pula data acuan penyaluran bansos dari masyarakat tadi. Untuk itu, evaluasi soal data juga diperlukan untuk memperkuat penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran.

Harus ada evaluasi yang baik supaya para penerima ini ada pergerakan, peningkatan. Maka sekarang saran itu sudah mulai dilaksanakan oleh pemerintah dengan kerjasama dengan PPATK, kata dia.

Maka kalau telusuran dari PPATK, ada 10 juta penerima yang tidak valid, itu sungguh luar biasa, betapa besar anggaran yang kita keluarkan tidak tepat sasaran, imbuhnya.