Petani Sawit Minta Menkeu Purbaya Evaluasi Pajak dan Pungutan Ekspor Sawit

Jakarta Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sabarudin mengharapkan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, segera meninjau ulang kebijakan pajak dan pungutan ekspor sawit. Sabarudin menilai pungutan tersebut telah memberatkan kehidupan 3,5 juta petani kelapa sawit beserta 14 juta jiwa keluarga petani sawit di seluruh Indonesia.

Petani sawit saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang berat akibat mahalnya harga pupuk dan bahan makanan, serta rendahnya harga jual Tandan Buah Segar (TBS) yang terdistorsi oleh Bea Keluar dan Pungutan Ekspor yang dikenakan pada ekspor Crude Palm Oil, ujar Sabarudin, Jumat (3/10/2025).

Sementara menurutnya Dana pungutan sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), sebesar 90% hanya digunakan untuk menyubsidi harga biodiesel,

Sehingga hanya menguntungkan industri minyak sawit besar yang memiliki pabrik biodiesel, tambahnya.

Sabarudin juga menyoroti sejak perubahan aturan pungutan sawit pada 2015, sebagian besar dana yang dikelola BPDP tidak menyentuh kebutuhan langsung petani. Bahkan, kenaikan 1% PE dapat menurunkan harga TBS sebesar Rp 300–Rp 500 per kilogram.

Di sisi lain Kementerian ESDM baru-baru ini jelasnya mengumumkan tambahan alokasi subsidi biodiesel B40 sebesar Rp 16 triliun untuk tahun ini, dengan prediksi kebutuhan dana subsidi mencapai Rp 67 triliun pada 2025. SPKS menilai bahwa insentif ini hanya menguntungkan sektor Public Service Obligation (PSO) dan tidak berdampak langsung pada kesejahteraan petani.

“Dimana keadilan hidup bagi petani kelapa sawit? Jika dana PE hanya dipergunakan bagi subsidi biodiesel, sementara petani masih tersandera kenaikan harga makanan dan pupuk,” ujar Sabarudin.