Perbedaan Kebijakan Ekonomi Prabowo dan Jokowi Disorot Media Asing, Apa Saja?

Jakarta Prabowo Subianto telah dilantik sebagai presiden kedelapan Indonesia pada 20 Oktober 2024, mengambil alih kendali ekonomi terbesar di Asia Tenggara menggantikan Presiden Joko Widodo. Jokowi, seperti yang dikenal luas sebagai presiden ke-7 telah berfokus pada pembangunan proyek infrastruktur di seluruh nusantara selama 10 tahun masa jabatannya. 

Namun, ia juga mendukung pemrosesan mineral mentah Indonesia di dalam negeri hingga menjadi produk siap pakai. Industri hilir ini sering dipandang sebagai bentuk proteksionisme, yang mencerminkan cara pengusaha lokal di era Jokowi berbisnis dengan negara lain.

Dikutip melalui Channel News Asia, Senin (4/11/2024) Prabowo sebelumnya berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang ada. Kini, perhatian tertuju pada bagaimana presiden yang baru akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam sektor infrastruktur, industri hilir, dan kerjasama internasional. 

Sementara itu, Prabowo telah berjanji untuk melanjutkan program-program Jokowi sebelumnya. Analis berpendapat bahwa presiden yang akan datang mungkin memiliki fokus yang berbeda terkait proyek infrastruktur besar dibandingkan pendahulunya.

521 Proyek Infrastruktur

Menurut kementerian transportasi, Jokowi telah mengembangkan 521 proyek infrastruktur dalam sepuluh tahun terakhir, sehingga banyak yang menganggapnya sebagai sosok yang berfokus pada infrastruktur.

Sejak menjabat pada 2014, sejumlah 27 bandara baru telah dibangun, dan 55 jalur kereta api telah dirampungkan. Di akhir masa jabatan pertamanya pada Agustus 2019, Jokowi mengumumkan bahwa ibukota akan dipindahkan dari Jakarta yang tenggelam dan tercemar ke Kalimantan timur pada 2024.

Namun, pemerintah terpaksa menghentikan proyek ibukota baru ketika Indonesia—seperti sebagian besar dunia—terkena dampak pandemi COVID-19 pada awal 2020. Pembangunan Nusantara baru dimulai pada paruh kedua tahun 2022 ketika pandemi mulai mereda. Sementara itu, Jakarta tetap menjadi ibukota Indonesia karena IKN belum siap.