Jakarta Upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas dan daya saing industri padat karya akan fokus pada deregulasi dan tenaga kerja. Pada Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan deregulasi untuk meningkatkan daya saing industri padat karya dan menjaga keberlangsungan industri.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyoroti kerentanan sektor padat karya, khususnya karena kebijakan terkait industri padat karya dan tenaga kerja ini erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini terutama penting jika pemerintah ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.
Said juga menyoroti situasi di industri hasil tembakau. Ia berharap agar pemerintah mempertimbangkan regulasi yang mengatur sektor ini, terutama yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
“Duduk bersama dan petakan, buat kebijakan, dan kalau memang ada kebijakan kesehatan yang mau dikeluarkan, jangan sampai menghantam hingga PHK. Bila terjadi PHK, pengangguran meningkat, kemiskinan naik, maka pertumbuhan ekonomi bisa terganggu. Rokok kan menyumbang PDB Indonesia,” jelas Said.
Said juga memperingatkan tentang kebijakan tarif resiprokal tinggi dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang diperkirakan dapat berpotensi menyebabkan badai PHK selanjutnya. Oleh karena itu, Said mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK sebagai langkah untuk mencegah hal tersebut.
“Dan ada persetujuan dari Pak Prabowo untuk membuat Satgas PHK. Dengan persetujuan ini, kemudian akan ada langkah-langkah menghindari tekanan kebijakan tarif dan kebijakan lain yang justru memunculkan potensi PHK,” katanya.