Pemegang Proyek Sekolah Rakyat Ditunjuk Langsung, Swasta Tidak Diajak

Jakarta Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia, Carmelita Hartoto, menyoroti sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Sekolah Rakyat, yang belum membuka ruang bagi pihak swasta untuk ikut terlibat.

Carmelita mencontohkan keterlibatan badan usaha dalam pembangunan Sekolah Rakyat, yang tidak melalui jalur tender atau lelang, melainkan penunjukan langsung kepada perusahaan BUMN.

BACA JUGA:Dua Strategi Prabowo Putus Mata Rantai Kemiskinan

BACA JUGA:Kumpulan Hoaks soal Lowongan Kerja Guru Sekolah Rakyat, Simak Faktanya

BACA JUGA:Cek Fakta: Tidak Benar Link Ini Pendaftaran Lowongan Kerja Guru Sekolah Rakyat

Ada program-program dari pemerintah yang membangun sekolah rakyat di 100 titik yang dipaketkan, tapi ini yang bermain bukan kami. Kami dari swasta-swasta belum diikutkan. Jadi semuanya dilakukan oleh BUMN, ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Kadin Indonesia Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Aryaduta Hotel, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Selain itu, ia juga menyebut beberapa program prioritas Presiden lain yang yang belum melibatkan swasta. Seperti proyek jaringan irigasi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025

Inpres 2/2025 mengenai pekerjaan irigasi juga menunjukkan (penugasan) langsung. Kampung Nelayan Merah Putih juga tidak ditenderkan, imbuh Carmelita.

Menurut dia, skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) bisa jadi instrumen penting di tengah keterbatasan anggaran pemerintah imbas efisiensi.

Dalam RPJMN 2020-2024, jumlah investasi infrastruktur nasional mencapai lebih dari 6.500 unit. Sementara kemampuan APBN dan BUMN baru mampu untuk sekitar 57 persen, menyisakan sekitar 43 persen yang perlu diisi oleh sektor swasta, tuturnya.