Pembangunan Bandara Bali Utara Wajib Patuhi Aturan Administrasi dan Lingkungan

Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan, seluruh tahapan pembangunan Bandar Udara atau Bandara Bali Utara harus ditempuh sesuai peraturan.

Hal ini mencakup pemenuhan persyaratan administrasi, teknis, dan lingkungan agar pelaksanaan pembangunan dapat dipertanggung jawabkan, dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa menyampaikan, rencana kebutuhan lahan secara teknis telah dihitung oleh Ditjen Perhubungan Udara untuk disesuaikan dengan kepastian penetapan RT/RW oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Kemenhub mendukung penuh pembangunan bandara ini. Namun, kami juga menekankan pentingnya pemenuhan seluruh persyaratan agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, ujarnya, Sabtu (27/9/2025).

Menurut dia, Surat Gubernur Bali Nomor: 553.2/7822/DISHUB kepada Menteri Perhubungan tertanggal 19 November 2020, hal Pembatalan Usulan Penetapan Lokasi di Kabupaten Kubutambahan dan Usulan Penetapan Lokasi Baru di Desa Sumberklampok hendaknya menjadi salah satu dasar yang harus diperhatikan bagi pihak-pihak yang akan melakukan pembangunan Bandara Bali Utara.

Terkait lahan, Pemerintah Provinsi Bali wajib menjamin bahwa lahan yang akan digunakan tidak dalam sengketa ataupun telah digunakan sebagai jaminan.