Otorita IKN Gelar Sayembara Desain Kawasan Pusat Kebudayaan Nusantara

Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menyelenggarakan sayembara Desain Bangunan dan Kawasan Pusat Kebudayaan Nusantara (Nusantara Cultural Center). Pendaftaran akan mulai dibuka pada 5 November 2025.

Kawasan Pusat Kebudayaan Nusantara akan dibangun di atas lahan seluas 33,38 hektare, termasuk di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

BACA JUGA:Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Pembangunan IKN Sudah Sampai Mana?

BACA JUGA:Menuju Pemdasus, Otorita IKN Gandeng Jimly School of Law and Government

BACA JUGA:Otorita IKN Serahkan Bantuan untuk Karyawan Terdampak Kebakaran Hunian Pekerja Konstruksi

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, sayembara ini digelar bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan, serta dukungan asosiasi profesi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI). Untuk memadukan memadukan nilai seni, pengetahuan, dan inovasi dalam satu ekosistem budaya yang inklusif.

Kami akan mulai sayembara cultural center ini karena sangat dibutuhkan dalam proses transformasi di IKN. Kawasan kebudayaan ini akan menempati lahan sekitar 33 hektare, dengan enam unit utama bangunan: museum, concert hall atau auditorium, galeri kebudayaan, taman budaya, perpustakaan, dan sport hall, bebernya, Senin (3/11/2025).

Perbesar

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menggelar sayembara Desain Bangunan dan Kawasan Pusat Kebudayaan Nusantara (Nusantara Cultural Center). (Foto: OIKN)… Selengkapnya

Adapun selama 1 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembangunan IKN masih terus berlanjut lewat beberapa aturan yang dimandatkan langsung oleh RI 1.

Semisal, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Prabowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN.

Tak hanya itu, Prabowo juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Regulasi yang ditetapkan pada 30 Juni 2025 ini menargetkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.