MK Kabulkan Gugatan UU Cipta Kerja, Buruh: Hanya Redaksional dan Tak Ubah Substansi

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), Kamis (31/10/2024).

Pada amar putusannya, MK mengabulkan pengujian isu konstitusionalitas 21 norma pasal dalam UU Ciptaker yang berkaitan dengan tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pekerjaan alih daya (outsourcing), cuti, upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pesangon.

Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan, buruh menyambut baik dan mensyukuri niat baik dari MK. Namun menurutnya, keputusan MK tidak mengubah landscape atau gambaran besar dari UU Cipta Kerja.

“Putusan MK ada beberapa yang memang baik untuk buruh soal Upah Minimum Sektoral yang dihidupkan kembali. Jadi sektor-sektor tertentu dipatok tinggi seperti otomotif, kimia, energi, dan perkebunan itu revenue besar kenapa upahnya harus dipatok UMR,” kata Jumhur kepada www.wmhg.org, Jumat (1/11/2024).

Keputusan lainnya yang baik adalah terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya bisa berlaku selama lima tahun. Jumhur menuturkan dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja lamanya kontrak tidak diatur, tetapi dalam PP 35 tentang kontrak kerja diatur maksimum 10 tahun.

“Karena di Undang-Undangnya tidak ada, maka dari itu bagus ada tambahan frasa yang bisa dimaknai harus 5 tahun setelah 5 tahun harus jadi pegawai tetap,” lanjutnya.

Sedangkan untuk perubahan lainnya, menurut Jumhur hanya redaksional dan sekedar penegasan, tetapi tidak merubah substansi.

Langkah ke Depan

Meskipun begitu, Jumhur menyebut saran dari MK baik terkait pembentukan UU Ketenagakerjaan baru dan mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari UU 6/2023. Hal ini akan ditindaklanjuti oleh buruh ke Pemerintah atau DPR untuk segera dibuat RUU Ketenagakerjaan yang baru.

“RUU yang mengkompilasi semua peraturan ketenagakerjaan di UU 13 dan Cipta Kerja yang lebih berkeadilan untuk dua pihak baik buruh dan pengusaha. Kita akan merumuskan bersama yang lebih adil kedua belah pihak dan itu diberi waktu 2 tahun oleh MK,” pungkasnya.