Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku belum puas terhadap angka pertumbuhan ekonomi nasional yang masih tertahan di level 5 persen. Ia pun berharap ekonomi Indonesia bisa menguat melalui langkah deregulasi, seperti dilakukan oleh pemerintah di era orde baru pada periode 1980an.
Merujuk pada sejarah, pemerintahan Orde Baru sempat melakukan deregulasi besar-besaran pada 1983. Sebagai respons terhadap kelesuan ekonomi akibat anjloknya harga minyak, komoditas andalan Indonesia kala itu.
BACA JUGA:Presiden Prabowo dan Trump Makin Akrab, Luhut Berharap Tarif AS Turun
BACA JUGA:Izin Tambang Martabe Berpotensi Batal Dicabut, Luhut Jamin Prabowo Tak Ditekan
BACA JUGA:Luhut Usul Anak Muda jadi Pejabat OJK dan BEI, Ini Alasannya
Untuk (pertumbuhan ekonomi) 5 persen, ya pastilah kita bisa terus. Tapi apa itu kapasitas kita? Menurut saya tidak, kata Luhut dalan acara peluncuran website resmi Dewan Ekonomi Nasional di kantornya, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Untuk kami Dewan Ekonomi, tidak. Kita kembali kepada deregulasi yang dilakukan oleh Orde Baru dulu tahun 1985. Itu melakukan deregulasi pertumbuhan ekonomi 8-9 persen, ungkap dia.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi 5 persen bukan sebuah prestasi. Kami bermimpi 8-9 persen dalam beberapa tahun ke depan, kata Luhut.
Jika itu sudah tercapai, ia menyebut pemerintah perlu memeliharanya dalam dua dekade ke depan. Sehingga Indonesia tidak terperangkap dalam jebakan negara kelas menengah (middle income trap) dan menjadi high i come country.
Luhut lantas mendesak pemerintah segera melakukan deregulasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, Indonesia akan kehabisan bonus demografi pada 2041-2042.
Kalau itu habis, yang muda-muda kita mulai tua-tua. Nanti kita sudah pasti di middle income trap. Jadi semua harus sadar demografi bonus itu sudah akan habis 2040-an. Ini satu titik atau garis yang harus kita perhatikan, tegasnya.
/2025/09/09/1154512313.jpg)
/2023/08/22/326576934.jpg)
/2024/10/27/1641934318.jpg)
/2026/01/14/1374241906.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/1266054/original/031656800_1466064638-ist.jpg)
/2025/07/23/427260430.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4905401/original/072467000_1722346240-IMG_0389__1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4908277/original/043617300_1722647014-PBRA1879.jpg)




:strip_icc()/kly-media-production/medias/5529004/original/022590700_1773302602-WhatsApp_Image_2026-03-12_at_15.00.02.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5529560/original/069840500_1773370657-BRI_Imlek.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5529575/original/069455900_1773372057-WhatsApp_Image_2026-03-13_at_09.28.40.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5529583/original/055065300_1773372270-WhatsApp_Image_2026-03-13_at_09.31.06.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5527100/original/091852400_1773180939-Presiden_Prabowo_Subianto__2_.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/3337099/original/045821000_1609328706-20201230-Rupiah-Ditutup-Menguat-8.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4816484/original/039630500_1714383627-fotor-ai-2024042913407.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5160378/original/069897800_1741795320-cacbe7cf-b221-491f-8ec9-d3ec31df7d43.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4983416/original/027398600_1730112255-fotor-ai-20241028174236.jpg)