Menteri PKP Matangkan Aturan Rusun Subsidi Melalui Skema Rent to Own

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait mematangkan kebijakan rumah susun (rusun) subsidi dengan mendorong skema rent to own guna memperluas akses kepemilikan hunian bagi masyarakat.

Maruarar menegaskan kebijakan disusun secara partisipatif dengan menyerap masukan dari masyarakat, perbankan, pengembang, hingga lembaga terkait.

BACA JUGA:Rusun di Denpasar Bakal Dibangun Juni 2026

BACA JUGA:Manfaatkan Lahan Negara, Menteri PKP Genjot Pembangunan Rusun Subsidi di Depok

BACA JUGA:Multiplier Effect Gentengisasi: Menambah Pembukaan Lapangan Kerja

BACA JUGA:Penataan Kawasan Kumuh Menteng Tenggulun Dipastikan Tanpa Gusur Warga

Kami juga mendengarkan banyak tadi masukan yang bagus dari BTN, dari BRI yang luar biasa ya, program-program bagaimana nanti ada rent-to-own, ada nanti secondary market-nya juga seperti apa ya,” katanya dalam sosialisasi rancangan keputusan menteri, Selasa (17/3/2026).

Pemerintah menyiapkan sejumlah kemudahan, mulai dari tenor pembiayaan hingga 30 tahun dengan bunga sekitar 6%. Selain itu, luas unit rusun subsidi diperbesar hingga maksimal 45 meter persegi, sehingga dapat menampung 2–3 kamar dan lebih layak bagi keluarga. 

Persiapan bunga dan memaksimalkan luas unit dari rusun subsidi diketahui merupakan hasil diskusi dengan Kementerian Keuangan dan para pengembang.

Termasuk Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sardewa) juga memberikan concern itu (bunga 6%). Sehingga nanti bisa juga menjadi tempat yang cukup baik. Ada satu kamar, ada dua kamar, ada tiga kamar,” ucapnya.

Pemerintah turut membuka peluang pengembangan secondary market serta menargetkan realisasi akad sekitar 10.000 unit rusun subsidi pada 2026 melalui BP Tapera.

Kebijakan ini diharapkan menekan backlog perumahan di perkotaan sekaligus menghadirkan hunian vertikal yang lebih terjangkau, layak, dan inklusif.