:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3938824/original/093583500_1645185084-20220218-Pangsa_Pasar_KPR_Subsidi_BTN_Meleji-1.jpg "Menteri Basuki Ajukan Tambahan Kuota FLPP ke Sri Mulyani")
Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan akan menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada September 2024. Tambahan ini karena kuota yang ada sudah habis.
September ini, iya akan ditambah (FLPP), ujar Basuki dikutip dari Antara, Jumat (23/8/2024).
Basuki menjelaskan, kuota FLPP yang sekarang sudah habis, dan Kementerian PUPR ingin menambah lagi kuotanya.
Kami mau menambah kuotanya lagi dari Kementerian Keuangan, katanya.
Sebagai informasi, Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp13,72 triliun untuk 2024 untuk 166.000 unit rumah.
Pemerintah, melalui Kementerian PUPR juga mengalokasikan dana Rp0,68 triliun untuk 166.000 unit Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan dana peserta tabungan perumahan rakyat untuk Pembiayaan Tapera sebesar Rp0,83 triliun untuk 7.251 unit rumah.
Pada 2023, Pemerintah telah menyalurkan Rp26,3 triliun dana FLPP untuk 229.000 unit rumah, Rp895 miliar untuk penyaluran 220.000 unit SBUM, Rp52 miliar untuk pembayaran 13.993 unit Bantuan Biaya Administrasi, dan Rp1,09 triliun dana peserta Tapera untuk penyaluran 7.020 unit pembiayaan Tapera.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden terpilih Prabowo Subianto.
Basuki tidak menyebutkan berapa kuota yang diajukan Kementerian PUPR untuk program tersebut di 2025. Hanya saja, dia mengatakan kuota di tahun berikutnya akan lebih tinggi bila dibandingkan 2024.
Dia juga optimistis bahwa Kementerian Keuangan ke depan akan tetap menyalurkan anggaran untuk program tersebut.
FLPP adalah salah satu program di sektor perumahan yang memungkinkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah dengan bunga yang lebih ringan, yaitu 5 persen fixed rate selama tenor berjalan.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4851219/original/032463600_1717396819-Kepala_Otorita_IKN.jpg "Bandara VVIP Rampung, Jokowi Pindah ke IKN Awal September")
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5242034/original/058908400_1749016730-WhatsApp_Image_2025-06-04_at_12.15.33.jpeg "212 Merek Beras Diduga Oplosan, Mentan: Potensi Kerugian Capai Rp 100 Triliun")
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5280918/original/067021300_1752294726-1000062350.jpg "Pemerintah Mau Sebar Bansos Beras Lagi di 2026, Butuh 180 Ribu Ton per Bulan")
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/766686/original/020694300_1416043035-Harga_Biji_Kakao_Anjlok__1_.JPG "Pendapatan Petani Kakao Kaltim Melonjak 5 Kali Lipat, Ini Rahasianya")
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4035208/original/006769000_1653635186-pinjol_1.jpg "Industri Fintech Beri Edukasi Pendanaan Digital ke Wilayah Timur Indonesia")
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/815480/original/081717200_1424664300-Pajak_Bumi_2.jpg "Bayar PBB-P2 untuk Warga Jakarta Bisa Dicicil, Simak Urutan Caranya")