Menko Airlangga Paparkan 3 Skenario Defisit APBN jika Harga Minyak Melonjak

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (Menko Airlangga) memaparkan sejumlah skenario terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apabila konflik global mendorong kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah menyiapkan simulasi berdasarkan kemungkinan durasi konflik dan dampaknya terhadap harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah, serta biaya surat berharga negara (SBN).

Airlangga menjelaskan pemerintah melihat pola lonjakan harga minyak dalam beberapa krisis global sebelumnya, seperti saat harga minyak mencapai USD 139 dolar per barel pada 2008 serta kenaikan hingga sekitar USD 110 dolar saat konflik Rusia-Ukraina.

BACA JUGA:Menko Airlangga: Pemerintah Punya Opsi Perpu Ekonomi jika Tekanan Global Meningkat

BACA JUGA:Menko Airlangga Lantik Anggota/Deputi BP Batam, Ini Pesannya

BACA JUGA:Indonesia dan Jepang Makin Memperkuat Kerja Sama Industri, Energi Bersih hingga Teknologi

Kalau kita mengambil beberapa asumsi perang katakanlah 5 bulan 6 bulan dan 10 bulan dengan masing-masing kenaikan harga BBM yang sampai 107 kemudian 6 bulan 107-nya 6 bulan kemudian menurun lagi kemudian yang 10 bulan itu menaik sampai 130 sampai akhir Desember 125,” ujar Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Ia menambahkan, realisasi harga ICP pada awal tahun masih berada di bawah asumsi APBN. Pada Januari harga tercatat sekitar USD 64,41 per barel dan Februari sekitar USD 68,79 per barel, lebih rendah dari asumsi APBN sebesar USD 70 dolar per barel.

Namun, jika konflik berlangsung lebih lama dan harga minyak meningkat, pemerintah memproyeksikan beberapa kemungkinan terhadap defisit APBN.

Skenario pertama, jika harga ICP berada di sekitar USD 86 per barel dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp 17.000 per dolar AS dan pertumbuhan ekonomi dipertahankan di level 5,3 persen, imbal hasil SBN diperkirakan sekitar 6,8 persen. Dalam kondisi tersebut, defisit APBN diproyeksikan mencapai sekitar 3,18 persen dari produk domestik bruto (PDB).