Menko Airlangga Lantik Anggota/Deputi BP Batam, Ini Pesannya

Jakarta – Menghadapi dinamika global serta kebutuhan dalam percepatan pengembangan kawasan yang semakin kompetitif, diperlukan penyesuaian strategi dan kebijakan dalam pengelolaan kawasan, salah satunya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melantik anggota/deputi BP Batam.

BP Batam perlu menyesuaikan fokus dan target kinerja internal guna memperkuat efektivitas pelaksanaan program serta mendorong percepatan pengembangan kawasan Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing.

BACA JUGA:Menko Airlangga: Pemerintah Punya Opsi Perpu Ekonomi jika Tekanan Global Meningkat

BACA JUGA:Menko Airlangga Paparkan 3 Skenario Defisit APBN jika Harga Minyak Melonjak

Dalam rangka mendukung upaya penyesuaian tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam melantik Anggota/Deputi BP Batam pada Jumat, 13 Maret 2026 Sejumlah Anggota/Deputi BP Batam yang dilantik yakni Syarlin Joyo sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan, Fary Djemy Francis sebagai Deputi Bidang Investasi, dan Denny Tondano sebagai Deputi Bidang Pengusahaan.

Diperlukan tata kelola pengusahaan yang efisien, cepat, transparan, dan akuntabel. Sehingga dengan demikian para pelaku usaha merasa nyaman dan mendapatkan kepastian dalam berusaha di Batam,” ujar Menko Airlangga, seperti dikutip dari laman ekon.go.id, Jumat, (!3/3/2026).

Menko Airlangga menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong Batam sebagai kawasan yang bersaing dengan kawasan lainnya di negara lain. Hal tersebut dapat ditunjukan dengan adanya peningkatan pertumbuhaan ekonomi yang diatas rata-rata regional atau provinsi, peningkatan investasi, penyerapan lapangan kerja baru, dan peningkatan infrastruktur kawasan yang berstandar internasional.

Selain itu, Pemerintah juga telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pengembangan kawasan melalui penguatan aspek regulasi, antara lain melalui perubahan empat Peraturan Pemerintah (PP) serta berbagai regulasi pendukung lainnya.

Pemerintah juga telah meminta Kementerian/Lembaga terkait untuk memberikan dukungan dan fasilitasi kepada BP Batam, sehingga proses perizinan berusaha dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan efisien, dengan perizinan yang diperlukan cukup difasilitasi melalui BP Batam.