Menkeu Purbaya Sebut Harga BBM Masih Dapat Bertahan hingga Akhir 2026

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu Purbaya) menegaskan pemerintah masih memiliki anggaran cukup untuk posisi harga bahan bakar minyak (BBM) saat ini. Ia mengatakan, pemerintah masih memiliki kemampuan menahan harga BBM hingga akhir 2026 di tengah tekanan harga energi global dampak konflik Timur Tengah.

Sampai sekarang belum ada hitungan untuk menaikkan harga BBM karena kita punya uang masih cukup untuk level harga BBM yang sekarang, kata Purbaya usai mengunjungi Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, Selasa.

BACA JUGA:Kunjungi Beringharjo, Purbaya: Pasar Tradisional Ramai dan Omzet Sentuh Rp 2 Triliun

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Sebut APBN Masih Aman, Belum Bahas Perppu Defisit

BACA JUGA:Hoaks Kembali Catut Nama Menkeu Purbaya, Simak Faktanya

Purbaya menyebut pemerintah mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai peredam guncangan (shock absorber) untuk menjaga daya beli masyarakat.

Fungsi anggaran meng-\’absorb shock\’ dari luar. Sampai sekarang yang \’absorb\’ adalah APBN pemerintah, tutur dia.

Ia menambahkan kemampuan fiskal tersebut memungkinkan pemerintah menahan harga BBM hingga akhir tahun, bergantung pada kebijakan Presiden.

Kalau segini saja, kalau presiden mau sampai akhir tahun juga bisa. Jadi saya punya uang cukup banyak. Yang masih bisa dipakai, yang pengamat, pengamat itu, nggak tahu uangnya di mana, kata dia.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menyebut harga minyak dunia melonjak hingga melampaui 100 dolar AS per barel akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik yang berdampak pada pasokan dan distribusi energi global, sehingga mendorong tekanan terhadap harga minyak di pasar internasional.

Pertamina terus memonitor dinamika harga minyak dunia yang saat ini berada di kisaran 100 dolar AS per barel, ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron.

Selain itu, Pertamina menjalin komunikasi dengan pemerintah terkait kebijakan energi nasional dalam merespons lonjakan harga minyak dunia.