Menkeu Purbaya Bakal Sikat Perusahaan Baja China Tak Bayar Pajak

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menindak perusahaan baja yang tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPN). Dalam radarnya, ada sekitar 40 entitas dan dua di antaranya merupakan perusahaan besar.

Dia mengungkap akan melakukan sidak dalam waktu dekat ke dua perusahaan yang besae tadi. Meskipun, Purbaya belum bicara mengenai identitas perusahaannya.

BACA JUGA:Sinyal Keras Menkeu Purbaya: Siapkan Layer Baru Cukai Rokok, Hantam Pengusaha Membandel!

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Ancam Setop Anggaran Kementerian dan Pemda Lambat Belanja

BACA JUGA:Purbaya Datangi Kejaksaan Agung, Ada Apa?

Yang baja itu yang terdeteksi ada 40 perusahaan, yang dua besar akan kita sidak dalam waktu singkat, ucap Purbaya saat ditemui di Menara Global, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Dia mengatakan, puluhan perusahaan itu berasal dari China dan Indonesia. Soal pelanggarannya, dia mengaku masih akan menelusuri lebih jauh. Campur-campur, ada yang Cina, ada yang Indonesia juga, katanya.

Termasuk menilik adanya kemungkinan keterlibatan dari pegawai Kementerian Keuangan. 

Itu saya teka-teki saya juga, Harusnya kan kalau perusahaan besar kan gampang ngeliatnya, berarti orang saya ada yang terlibat, nanti kita liat ya, Bendahara Negara tersebut menambahkan.

Incar Pajak Bocor

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menemukan ada industri \’liar\’ yang tidak menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan. Dengan begitu, pendapatan negara dari pajak menjadi berkurang.

Purbaya menyampaikan ada industri yang tidak dikenakan pajak ada di sektor baja, bahan bangunan, hingga sawit. Bahkan, ada perusahaan asal China dengan pegawai tak bisa berbahasa Indonesia.

Kalau anda tahu, pajak juga banyak industri-industri liar yang nggak kena pajak. Ada yang saya tahu baja dan bahan bangunan, yang pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang china semua, enggak bisa bahasa Indonesia, ungkap Purbaya usai Konferensi Pers APBN Kita, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).